KADIN dan Pemprov Sumut Bersinergi: Investasi dan Industri Halal Jadi Fokus Utama

Gubernur Sumatera Utara, Boby Nasution Di Kadin Fest 2025. (Foto:Ist)

Medan-Mediadelegasi : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendorong seluruh kepala daerah di Sumut agar memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini menjadi jawaban atas tantangan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang kini diarahkan pada penguatan investasi dan kemitraan strategis.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bobby Nasution saat membuka North Sumatera Investment Industry Trade & Halal Expo 2025, yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumut di Aula Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (13/10/2025). Ajang ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan investasi dan perdagangan di Sumut.

Menurut Gubernur, program kemudahan dan insentif investasi yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi peluang besar bagi Sumut, untuk tumbuh lebih pesat melalui konsep kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sumut.

Bacaan Lainnya

“Antara pemerintah dan dunia usaha itu sangat baik apabila hubungannya berjalan harmonis. Hari ini kami berjalan berdampingan, dan kita tunggu hasilnya dari KADIN,” ujar Gubernur. Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bobby menambahkan, pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8%. Untuk itu, setiap kepala daerah perlu berperan aktif dalam menarik investasi di wilayahnya. Sumut sebagai provinsi keempat terbesar di Indonesia, dan terbesar di luar Pulau Jawa, diharapkan dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,7 hingga 7,2%.

“Karena itu target kita (Sumut) menyumbang 6,7% sampai 7,2% pertumbuhan ekonomi untuk nasional. Dan itu banyak variabel pembentuknya, seperti Government Spending atau kebijakan fiskal belanja barang dan jasa untuk layanan publik, termasuk investasi. Maka kebijakan transfer ke daerah (TKD) bukan pengurangan, tetapi lebih ke penyesuaian. Karena diganti dengan program yang lebih efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” jelas Bobby. Penyesuaian TKD diharapkan dapat mendorong daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru.

Bobby menyebutkan, nilai penyesuaian TKD untuk tingkat provinsi mencapai Rp1,1 triliun dan kabupaten/kota sekitar Rp8 triliun, dengan total lebih dari Rp9 triliun. Oleh karena itu, kepala daerah diminta lebih proaktif membangun hubungan yang produktif dengan dunia usaha. Kepala daerah diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerahnya masing-masing.

“Makanya para kepala daerah harus bisa lebih bersahabat dan berjalan bersama dengan dunia usaha. Kalau bisa sebagian besar kebijakan pemerintah mengikuti apa yang membuat dunia usaha lebih baik. Harus lebih ramah, bahkan memanjakan dunia usaha, seperti investasi anak bayi yang harus kita ayomi, sehingga mereka bertumbuh kembang lebih cepat. Jangan dunia usaha ini menjadi seperti stunting, pertumbuhannya terganggu. Harus ada ‘karpet merah’ untuk mereka,” jelas Bobby. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kemudahan dan insentif bagi investor yang ingin berinvestasi di Sumut.

Pos terkait