Dikatakan Henra, sosialisasi draf Rancangan Undang-Undang Perkoperasian tersebut jika disahkan menjadi undang-undang diharapkan dapatmengatasi sejumlah permasalahan yang ada terkait sektor keuangan tersebut.
Pemerintah, menurut dia, telah menyiapkan skema perlindungan koperasi lewat revisi UU Perkoperasian, antara lain mengenai pengawasan, penjaminan, dan skema dana talangan.
“Ada tiga subtansi yang diajukan dalam revisi, yakni pengawasan koperasi, pembentukan lembaga penjaminan simpanan untuk koperasi, serta dana talangan untuk koperasi,” paparnya.
Dihadapan para peserta yang mengikuti acara itu, ia mengemukakan kegiatan pengumpulan aspirasi dan sosialisasi draf RUU Perkoperasian dimaksudkan untuk membangun koperasi Indonesia yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh.
Pihaknya berharap aturan yang dirumuskan bersama ini akan menjadi payung hukum yang dapat berlaku paling tidak minimal 25 tahun ke depan.
Sosisalisasi draf RUU Perkoperasian itu turut dihadiri, antara lain Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi UMKM Sumut Unggul Sitanggang serta perwakilan beberapa koperasi di Sumut diantaranya dari Koperasi PPKG Argado Bona Ni Pinasa, Koperasi Credit Union (CU) Harapan Kita, CU Karya Murni, CU Binari Siantar, CU Unam dan CU Mandiri. D|Med-24
