Ditambahkannya, predikat kartu kuning yang melekat pada Geopark Kaldera Toba saat ini dikuatirkan akan berkolerasi negatif terhadap kepariwisataan Indonesia khususnya Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) oleh Pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Terkait hal itu, pihaknya menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) agar segera melaksanakan restrukturisasi di tubuh BP-TCUGGp dengan menempatkan orang-orang yang mumpuni di bidangnya.
Selain itu, ia juga menekankan tentang pentingnya keterlibatan semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten se-kawasan Danau Toba, perguruan tinggi maupun swasta dalam melakukan perbaikan pengelolaaan dan pengembangan Geopark Kaldera Toba.
Edison menegaskan, KMDT sebagai organisasi masyarakat yang salah satu programnya fokus pada pelestarian lingkungan dan pengembangan pariwisata Danau Toba menaruh perhatian serius terhadap peringatan dari UNESCO Global Geoparks yang disebabkan oleh buruknya kinerja pengelolaan Geopark Kaldera Toba selama ini.
Bahkan, sebut dia, masalah buruknya kinerja pengelolaan Geopark Kaldera Toba telah pula menjadi agenda utama bahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR RI dengan pengurus DPP KMDT di Jakarta pada 2 Oktober 2023.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda tersebut, kata Edison, pihak KMDT dan Komisi X DPRI pada prinsipnya berharap dan akan memperjuangkan agar Geopark Kaldera Toba tidak dicabut dari keanggotaan UNESCO Global Geoparks. D|Red
