“Seluruh desa di Kabupaten Purwakarta diwajibkan mampu mengelola sampah secara mandiri dan didukung dengan Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan kendaraan mobil sampah, cator pengangkut sampah dan sarana pengelolaan sampah. Masyarakat juga sudah saling bekerjasama dalam menjaga kebersihan sampah di wilayahnya masing-masing,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Anne membeberkan salah satu prioritas Pemkab yaitu melindungi masyarakat desa dengan melengkapi sarana dan prasarana.
“Pemkab memberikan perlindungan bagi masyarakat desa dan perangkat desa dengan memberikan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan secara gratis,” ujarnya.
“Mempermudah pengambilan kebijakan terkait pembangunan, pemerintahan, dan pemberdayaaan desa. Pemkab juga membuat pusat data informasi (Pusdatin Desa) sebagai informasi terpusat tentang Desa. Pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan serta mengembangkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa,” tambahnya.
Sementara, Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan, kunjungan ini berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
“Kita ingin mendengar secara langsung dari Bupati terkait dengan jalannya pelaksanaan pemerintahan desa karena Komisi II menyadari bahwa desa ini merupakan unit pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, dalam konteks pelayanan, bagaimana desa mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat desanya.
“Saat ini desa telah mendapatkan sumber dana yang besar dari banyak sumber, Bupati menyampaikan setidaknya ada 7 sumber pendanaan desa yang ada di Purwakarta,” jelas Saan.
Ia menambahkan, Bupati juga menyampaikan kondisi desa yang ada di Purwakarta dalam kacamata Komisi II jauh lebih baik, jauh lebih berkembang.
“Seperti Bumdes, kita sedang membahas undang-undang Bumdes, sementara di Purwakarta sudah ada Perdanya bahkan sudah mengatur tentang desa pariwisata, desa budaya dan sebagainya,” pungkasnya. D|Jbr-75
