Komisi II DPRD Medan: Sekolah dengan Tatap Muka Menunggu Instruksi Pemerintah

Senin, 13 Juli 2020 - 21:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: D|medan|amirsyam

Foto: D|medan|amirsyam

Medan-Mediadelegasi: Ketua Komisi II DPRD Medan H Aulia Rahman SE (foto) menegaskan, bahwa proses belajar mengajar dengan tatap muka di kelas untuk Tahun Ajaran baru agar tidak dilaksanakan, mengingat Kota Medan masih berstatus Zona Merah.

“Sebaiknya untuk Tahun Ajaran baru ini, seluruh sekolah mulai dari TK/RA sampai SMA belum boleh tatap muka, mengingat kondisi pandemi covid-19 masih menerpa, apalagi Kota Medan masih berstatus zona merah,” kata Aulia Rahman kepada Mediadelegasi, Senin (13/7), di Medan.

Menurut Aulia, proses belajar tatap muka sangat beresiko dan rentan terhadap penularan Covid, karena kita tidak tahu dari siapa penularan itu.

“Langkah antisipasi Kepala Dinas Pendidikan Medan dengan mengeluarkan Surat Edaran sudah tepat, terkait imbauan ke seluruh Kepala Sekolah yang akan melaksanakan kegiatan belajar yang di mulai tanggal 13 Juli 2020, agar seluruh proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau online, sebagai antisipasi penyebaran virus covid ini,” lanjut tokoh Muda Medan Utara ini.

Pemanfaatan Dana BOS

BACA JUGA:  Di Balik IPK Nyaris Sempurna, Ada Doa Ibu yang Tak Pernah Putus

Aulia Rahman juga menyampaikan, agar penggunaan bantuan dana BOS agar dimanfaatkan seefektif mungkin untuk hal terkait dengan proses belajar-mengajar. “Jangan gunakan dana BOS selain termaktub dalam petunjuk teknis,” katanya.

Menurutnya, regulasi penggunaan dana BOS sampai saat ini belum ada untuk hal yang bersifat darurat, maka kami meminta kepada Kadis Pendidikan Kota Medan untuk segera membuat regulasi atau payung hukum bersama DPRD Medan, agar jelas penggunaan dan pemanfaatannya.

Terlebih, kata Aulia Rahman, dalam kondisi darurat covid seperti ini, karena di duga ada oknum di Dinas Pendidikan yang menyampaikan kepada para Kepala sekolah tentang penggunaan dana BOS tersebut  lari dari juknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketika ditanya seberapa efektifkah proses belajar mengajar melalui sistem daring, secara spontan Aulia menyebutkan tidak efektif dan sangat tidak efektif.

“Sistem belajar daring ini sangat jauh dari harapan, karena hampir tidak ada sporting dari Kepala sekolah untuk guru”, tambah vokalis DPRD ini.

Terkait Sistem pembelajaran di TK/RA dan PAUD, karena usia ini rentan terkena penularan virus, disebabkan imunitas tidak stabil, diharapkan peran aktif orangtua dalam membimbing anaknya, harus dibangun komunikasi dua arah.

BACA JUGA:  17 Perusahaan Peserta Job Fair Unika Santo Thomas 2023

“Orang tua harus berperan aktif membimbing anak-anak usia TK ini, di samping guru-guru TK tetap memonitoring tumbuh kembang psikomotorik anak tersebut, jadi harus ada kerjasama yang baik antara orangtua dan guru tersebut,” sambungnya.

Aulia Rahman juga menyarankan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan untuk membuat regulasi, penentuan kluster antara jumlah murid dan guru, agar peruntukan dana BOS itu tepat sasaran dan efektif di gunakan.

Dia menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, agar membuat kajian akademik, mengundang para pakar untuk membuat draft terkait pembagian dana BOS tersebut.

“DPRD Medan siap membantu prosesnya regulasi dan payung hukumnya, agar semua pihak baik murid, guru dan satuan pengelola pendidikan berjalan pada koridor hukum yang sama, dan pasti semua akan happy ending”, tandasnya. D|Med-67

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Istana Maimon Jadi Saksi, 23 Paguyuban Kesukuan Pertajam Komitmen Merajut Kebhinekaan Bersama FKN Sumut
USU: Belum Ditemukan Indikasi Perundungan dalam Kasus Meninggalnya Mahasiswi FIB
Kuliah Gratis di PTN, Bagaimana Nasib Kesempatan Kuliah di PTS?
Kadis SDABMBK Khairul Azmi Dorong Drainase Lebih Optimal, 1.047 Meter U-Ditch Dibangun di Gaperta
DLH Kota Medan: Pengadaan Alat Berat Rp11,4 Miliar Sesuai Aturan LKPP, Tidak Ada Pembelian Buldoser Rp479 Juta
CEGAH GANGGUAN KAMTIB, LPKA MEDAN GELAR RAZIA GABUNGAN
Namanya Dicatut Irhamsadani Rambe dalam Isu Seleksi KPID, KAMMI Sumut: Ketua yang Sah Hanya Hasan Basri!
BEM UMN Al-Washliyah Tagih Tindak Lanjut Bea Cukai soal Dugaan Monza Ilegal
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 2 Oktober 2026 - 11:09 WIB

Istana Maimon Jadi Saksi, 23 Paguyuban Kesukuan Pertajam Komitmen Merajut Kebhinekaan Bersama FKN Sumut

Senin, 28 September 2026 - 17:16 WIB

USU: Belum Ditemukan Indikasi Perundungan dalam Kasus Meninggalnya Mahasiswi FIB

Senin, 28 September 2026 - 10:34 WIB

Kuliah Gratis di PTN, Bagaimana Nasib Kesempatan Kuliah di PTS?

Jumat, 25 September 2026 - 17:31 WIB

Kadis SDABMBK Khairul Azmi Dorong Drainase Lebih Optimal, 1.047 Meter U-Ditch Dibangun di Gaperta

Rabu, 23 September 2026 - 16:45 WIB

DLH Kota Medan: Pengadaan Alat Berat Rp11,4 Miliar Sesuai Aturan LKPP, Tidak Ada Pembelian Buldoser Rp479 Juta

Berita Terbaru

Camat Sungaikanan, Yusran Hasian Harahap SE MM (dua kiri), Perwakilan Kebun B Simangunsong (tiga kanan), Tokoh masyarakat H Kodirun Harahap SH (dua kanan) bersama jajaran Polsek Sungaikanan dan Personel Koramil 12/Langgapayung saat meninjau langsung longsor hebat sudut Kebun B di Desa Sabungan, Sungaikanan, Labusel, kemarin. Foto: D|maruli siregar

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Sengkarut Gurita Bisnis Kebun di Sabungan Labusel

Rabu, 7 Okt 2026 - 19:54 WIB