“Kita, FKAM atau dewan presidum ini juga akan kerja sama dengan KAD Sumut untuk monitoring pembanguanan infrastruktur di 33 daerah di Sumut. Kasus pemaksaan proyek jadi satu paket saja (paket tunggal) di BMBK Sumut ini sudah menjadi pintu masuk (entry point) bagi kita untuk langsung terlibat dalam telusur dan monitoring proyek-proyek APBN dan APBD yang di daerah. Instansi apapun itu, pasti ada bidang pekerjaan konstruksi-nya.
Instansi kementerian seperti PUPR di BWSS, BBPJN, BPTR, instansi Kemenhut seperti Balai Konservasi (BB-TNGL atau BKSDA), instansi Kemenhub seperti BPTD di proyek semua dermaga Danau Toba, dan lainnya, setiap tahun APBN-nya triliunan rupiah mengucur untuk bidang konstruksi. Publik harus bisa dapatkan transparansi profil dan progres semua proyek itu. Dunia konstruksi di Sumut ini harus solidlah,” papar Erikson serius.
Beberapa hal serius terungkap di acara Rakordis itu adalah (1). Indikasi terpecahnya kalangan kontraktor di Sumut dalam ‘konflik kepentingan’ dalam proyek Rp 2,7 triliun sehingga muncul kembali istilah rekanan ‘pengecut’. rekanan ‘pelatjur’ (maaf), rekanan ‘pengkhianat’, malu tapi mau, dan sebagainya. (2). Indikasi ‘azas manfaat’ terima bersih untuk jatah ‘sub-kon’ dari pihak rekanan pemenang tender sebagai kompensasi ‘paket tunggal’. (3). Indikasi atau isu adanya setoran ‘DP by DP’ (panjar dengan uang pinjaman pula) bagi calon pemenang tender, dan hal lainnya yang perlu dikonfirmasi berantai sepanjang paket tunggal belum dibatalkan. D|Red
