Bersama rekannya Ir Mandalasah Turnip SH dan Dr (Finace) Basar Hutabarat BSc MBA, dia mencetuskan hal itu di sela-sela rapat kordinasi dan diskusi (Rakordis) yang digagasi Jurnalis Unit Ekbis-Konstruksi Ads Franse Sihombing dan Relieve Pasaribu dari Harian SIB Medan, di aula Cafe Dante Jalan Saudara Medan.
Topik Rakordis berkembang ke forum pembentukan FKAM dan Dewan Presidium Asosiasi Jasa Konstruksi Sumatera Utara.
Selain Erikson L Tobing (Ketua Umum Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia –Gapeksindo Sumut) dan Mandalasah Turnip (Ketua Umum Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia–Gabpkin Sumut), juga hadir Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Bangun dan Rancang Indonesia (Akbarindo) Sumut Krisman Tambunan ST, Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional (Aspeknas) Sumut Indra Hutama, serta rekanan Ir Pamostang Hutagalung dan Basar Hutabarat. Plus perwakilan dari: Asosiasi Kontraktor Airminum Indonesia (Akaindo), KADIN Provinsi Sumut dan perwakilan KAD Sumut.
KAD adalah perwakilan atau kepanjangan tangan KPK, sebagai lembaga pencegahan korupsi, yang dilantik langsung Ketua KPK Firly Bahuri disaksikan Gubernur Sumut pada 27 Agustus lalu.
Rakordis yang semula untuk menyikapi kebijakan penyatuan (jadi paket tunggal) proyek konstruksi senilai Rp2,7 triliun dan juga proyek konsultansi senilai Rp34,9 miliar di PU BMBK Sumut, kemudian berkembang ke agenda dan rencana penyiapan langkah-langkah hukum formal untuk tempuhan gugatan ke PN atau PTUN, laporan ke KPPU terkait indikasi praktek monopoli dan persekongkolan sebagai pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999, Laporan ke Ombudsman terkait dugaan tindak mal-administrasi, laporan atau pengaduan ke LKPP terkait indikasi pelanggaran aturan pengadaan barang dan jasa konstruksi, dan lainnya berdasarkan potensi dan indikasi pelanggaran regulasi penetapan proyek paket tunggal dengan dalih kualitas proyek tahun jamak.
