Jakarta, Media Delegasi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keyakinannya bahwa Mahkamah Agung (MA) di bawah pimpinan Sunarto akan bersikap tegas dan berintegritas dalam menangani Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) dan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming (MM). KPK juga mengingatkan agar seluruh pihak menjalankan tugasnya secara profesional tanpa intervensi.
Proses hukum ini menjadi perhatian publik setelah aktivis antikorupsi Bambang Harymurti (BHM) mengajak publik untuk mendukung terpidana Mardani Maming dalam proses PK-nya.
“KPK berharap semua pihak bekerja profesional dan sesuai prosedur, tanpa tekanan dari mana pun. Kami yakin Mahkamah Agung tetap berintegritas, di mana benar adalah benar dan salah adalah salah,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).
KPK juga terus memantau proses PK Mardani Maming, terutama karena Mahkamah Agung belakangan mendapat sorotan publik menyusul terungkapnya mantan pejabatnya yang diduga menjadi perantara kasus alias “markus,” yakni Zarof Ricar, yang diduga menerima suap hingga Rp1 triliun dan emas 51 kilogram.
“KPK tak bisa menyatakan secara terbuka apakah PK saudara MM dipantau atau tidak. Tentu itu menghilangkan elemen kejutan,” tambah Tessa.
Mardani Maming Ajukan Peninjauan Kembali
Sebelumnya, publik ramai membicarakan upaya PK yang diajukan Mardani H Maming, yang telah kalah tiga kali berturut-turut di pengadilan mulai dari tingkat pertama hingga kasasi.
Pada persidangan pertama, Mardani H Maming divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta atas dugaan menerima suap terkait pengalihan IUP dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) saat ia menjabat Bupati Tanah Bumbu. Selain itu, ia diwajibkan membayar ganti rugi negara Rp110,6 miliar dengan ancaman tambahan dua tahun penjara jika tidak membayar.
Tak puas dengan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Mardani mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang justru memperberat hukumannya menjadi 12 tahun. Setelah banding ditolak, Mardani mengajukan kasasi ke MA, namun hakim MA tetap menolak dan menguatkan keputusan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp110,6 miliar, dengan subsider empat tahun penjara.
Mardani Maming kembali menjadi sorotan ketika mendaftarkan PK pada 6 Juni 2024, yang teregister dengan nomor 1003 PK/Pid.Sus/2024 di MA. Saat ini, PK tersebut tengah dalam proses pemeriksaan oleh majelis hakim Mahkamah Agung.
