Medan-Mediadelegasi: Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPR RI dari DPD Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) untuk Pemilu 2024, Kombes Pol (purn) Maruli Siahaan, menyatakan siap memperjuangkan peningkatan anggaran pendidikan anak-anak dari keluarga miskin, terutama di daerah pemilihannya Sumut I.
“Jika terpilih menjadi anggota DPR RI, saya berkomitmen untuk menyuarakan kebutuhan pendidikan untuk para guru dan siswa dari keluarga kurang mampu mulai dari SD, SMP dan SMA sederajat,” katanya di Medan, Selasa (27/6).
Maruli Siahaan menyatakan hal tersebut ketika ditanya apa saja yang mendorong dirinya sehingga merasa terpanggil ingin maju sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut I yang meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Kota Tebing Tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ditambahkannya, banyak anak dari keluarga miskin rentan terancam putus sekolah akibat kesulitan memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, meski pemerintah pusat maupun daerah secara bertahap terus berupaya menambah anggaran subsidi biaya pendidikan untuk sekolah negeri dan swasta.
Jumlah kuota dan besaran nilai subsidi untuk mengakomodasi biaya pendidikan siswa dari keluarga miskin, menurut dia, sebaiknya tidak hanya diprioritaskan kepada sekolah negeri, tetapi juga kepada siswa miskin di sekolah swasta.
Sebab, ia memperkirakan hingga saat ini masih banyak anak usia sekolah dari keluarga miskin yang duduk di bangku sekolah swasta terancam putus sekolah atau potensial keluar dari bangku sekolah sebelum mengantongi ijazah.
Karena itu, kata Maruli, dirinya bertekad menjadi bacaleg melalui Partai Golkar, karena ingin berbuat sesuatu di DPR RI, di antaranya dalam hal mengurangi angka putus sekolah dari kalangan keluarga kurang mampu secara ekonomi.
Ia menuturkan, upaya membebaskan Sumut dari anak putus sekolah harus menjadi komitmen semua pihak termasuk orang tua siswa dan masyarakat, karena banyak pelaku kejahatan selama ini melibatkan kalangan remaja putus sekolah yang tergolong usia produktif dan di bawah umur.
“Tingginya pelaku kejahatan dari golongan masyarakat berpendidik rendah putus sekolah menggambarkan belum meratanya pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga melakukakan kejahatan menjadi pilihan mereka,” ujar Maruli.
Berdasarkan Ikhtisar Data Pendidikan 2022/2023 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sumut tercatat sebagai provinsi dengan angka putus SMA terbesar sebanyak 1.263 siswa, disusul Provinsi Sulawesi Selatan dengan angka sebanyak 924 siswa.
Dari 1.263 siswa yang berhenti sekolah, terdapat 418 siswa yang berhenti di kelas 10, kemudian 375 siswa yang berhenti di kelas 11, serta terdapat 470 siswa yang berhenti saat menduduki kelas 12. D|Red-04
