Medan-Mediadelegasi: Gonjang-ganjing penerimaan dosen tetap BLU UIN Sumut akhirnya menemui titik terang. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) memproses laporan masyarakat yang masuk. Ombudsman memanggil Rektor perguruan tinggi itu, Prof DR H Syahrin Harahap MA, untuk hadir, Kamis 20 Januari 2022.
Informasi yang diperoleh wartawan Rabu (12/1), pemanggilan terhadap Rektor UIN Sumut dilayangkan Ombudsman Sumut melalui surat resmi bernomor B/0022/LM.11-02/I/2022, tertanggal 12 Januari 2022, isinya meminta penjelasan secara langsung Rektor UIN Sumut atas kisruh penerimaan Dosen BLU UIN Sumut yang diduga terjadi maladministrasi.
Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Rektor UIN Sumut Syahrin Harahap diminta hadir pada Kamis, 20 Januari 2022, pukul 10.00 WIB, di Ruang Rapat Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Surat tersebut berisikan itu disebutkan pemanggilan Syahrin Harahap atas laporan masyarakat berinisial MTHT perihal dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Rektor UIN Sumut dalam penyelenggaraan proses rekrutmen dosen tetap BLU Non PNS Tahun 2021 sebagaimana dalam surat yang masuk dengan Nomor : B/0905/LM.11-02/0299.2021/XII/2021 tertanggal 30 Desember 2021, lalu Ombudsman Sumut kembali menerima laporan masyarakat berinisial BS dengan substansi yang sama.
BACA JUGA: Kejatisu Masih Menelaah Dugaan Kejanggalan Proses Cados BLU UINSU
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar yang dikonfirmasi membenarkan pemanggilan terhadap Rektor UIN Sumut terkait kisruh penerimaan dosen tetap BLU.
“Benar, kita memanggil Rektor UIN Sumut Syahrin Harahap untuk dimintai penjelasan secara langsung terkait kisruh penerimaan dosen tetap BLU non PNS atas laporan masyarakat ke Ombudsman,” ujar Abyadi, Rabu (12/1) di Medan.
Lebih jauh dia mengatakan, Ombudsman pada prinsipnya ingin mendapatkan penjelasan langsung dari Rektor tentang proses penerimaan dosen BLU itu, karena banyak kejanggalan sebagaimana dilaporkan masyarakat.
“Kita berharap Rektor UIN Sumut kooperatif menghadiri panggilan kita serta sekaligus memberikan penjelasan secara langsung, sebab sesuai UU No. 37/2008 tentang Ombudsman RI, Pasal 31 menyebutkan, bila terlapor maupun saksi telah dipanggil dan tidak menghadiri panggilan sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka Ombudsman bisa meminta bantuan Kepolisian untuk melakukan upaya menghadirkan paksa terlapor,” jelas Abyadi secara gamblang. D|Red-06
