Medan-Mediadelegasi: Sorotan terhadap pemerintahan Wali Kota Medan, Rico Waas, belum juga reda. Di tengah perhatian publik terhadap persoalan yang mencuat di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan dan rencana aksi unjuk rasa mahasiswa yang meminta penjelasan lebih lanjut, muncul pula polemik mengenai anggaran pengadaan air mineral di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang disebut mencapai sekitar Rp1 miliar dalam setahun.
Rangkaian isu tersebut memicu pertanyaan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan respons pemerintah daerah terhadap kritik yang berkembang di ruang publik. Sejumlah pihak menilai, penjelasan resmi yang terbuka diperlukan agar tidak muncul spekulasi dan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Dalam isu Dishub, mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa dengan menyoroti dugaan persoalan dalam pengadaan 649 unit contactor atau komponen kelistrikan untuk lampu lalu lintas di Dinas Perhubungan Kota Medan yang disebut bernilai sekitar Rp2,6 miliar. Massa aksi mempertanyakan proses pengadaan tersebut, termasuk dugaan adanya mark-up harga, serta mendesak agar persoalan itu diperiksa secara transparan oleh pihak yang berwenang.
Selain meminta penegakan akuntabilitas, mahasiswa juga menuntut adanya sikap yang jelas dari Wali Kota Medan terhadap polemik yang berkembang. Menurut mereka, penjelasan terbuka dari pemerintah diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian informasi dan tidak disuguhi berbagai spekulasi di ruang publik. Hingga saat ini, dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut belum merupakan temuan hukum yang berkekuatan tetap dan masih memerlukan pembuktian sesuai mekanisme yang berlaku.
Di sisi lain, anggaran air mineral sekitar Rp1 miliar per tahun menjadi bahan perbincangan luas setelah dinilai cukup besar oleh sebagian kalangan. Mereka mempertanyakan dasar perhitungan kebutuhan, mekanisme pengadaan, hingga efektivitas penggunaan anggaran tersebut di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah.
Kritik semakin menguat setelah Ketua Gen Z Sumut melontarkan komentar satir yang menyebut, “mungkin makhluk halus ikut minum,” sebagai sindiran terhadap besarnya nilai anggaran yang menjadi sorotan publik. Pernyataan itu kemudian ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu diskusi mengenai pentingnya keterbukaan dalam penggunaan uang negara.
Munculnya dua isu secara bersamaan membuat tekanan publik terhadap Pemerintah Kota Medan semakin besar. Di satu sisi, masyarakat menunggu penjelasan mengenai dugaan persoalan pengadaan di Dishub. Di sisi lain, publik juga mengharapkan transparansi terkait alokasi anggaran air mineral yang nilainya mencapai sekitar Rp1 miliar per tahun.
Bagi pengamat tata kelola pemerintahan, kondisi tersebut menjadi ujian terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Respons yang cepat, disertai penyampaian data dan penjelasan yang memadai, dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Meski demikian, penting ditegaskan bahwa kritik publik maupun dugaan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum. Setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif oleh instansi berwenang, dan seluruh pihak yang disebut berhak memberikan klarifikasi maupun pembelaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS
