Medan-Mediadelegasi: Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Pemerintah menuntaskan nasib persoalan status pegawai honorer R2 dan R3 agar mereka bisa masuk ke dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Sebab, hingga saat ini masih banyak tenaga honorer R2 dan R3 yang namanya sudah masuk di dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun belum mendapatkan formasi PPPK.
“Komite I DPD RI berkomitmen akan meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BKN untuk segera menyelesaikan persoalan yang dihadapi para tenaga honorer tersebut,” kata anggota DPD RI asal Sumatera Utara (Sumut), Pdt. Penrad Siagian dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip Mediadelegasi Medan, Minggu (6/7).
Terkait perjuangan yang saat ini gencar dilakukan tenaga honorer R2 dan R3 di sejumlah provinsi, Penrad menegaskan bahwa Komisi I DPD RI mendukung penuh perjuangan tenaga honorer R2 dan R3, termasuk di Sumut.
“Bahwa yang menjadi hak bagi tenaga R2 dan R3 harus segera diberikan, apalagi sebagian besar dari mereka sudah mengabdi kepada pemerintah (negara) menjadi tenaga honorer dalam waktu yang cukup lama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Penrad menjelaskan bahwa keputusan agar tenaga R2 dan R3 diangkat menjadi tenaga penuh waktu merupakan perjuangan bersama yang pernah disuarakan oleh para tenaga kerja harian (TKH) 2 bersama DPD RI pada masa sidang ke-2 lalu.
Oleh sebab itu, lanjutnya, kehadiran perwakilan tenaga honorer ke Komite I DPD RI baru-baru ini harus dicatat sebagai langkah lanjutan agar perjuangan tersebut tidak terhenti di tengah jalan dan tuntas hingga diterbitkannya surat keputusan pengangkatan tenaga penuh waktu.
