Pemerintah Dorong Renovasi Rumah Tak Layak Huni dengan Bantuan Rp21,8 Juta per Unit

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah. (Foto : Ist.)

Jakarta-Mediadelegasi : Pemerintah segera menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk pembiayaan renovasi rumah tak layak huni. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa besaran bantuan yang diberikan adalah senilai Rp21,8 juta per unit.

Fahri mengatakan bahwa kebijakan tersebut telah disetujui dan segera diumumkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan alokasi anggaran total Rp43,6 triliun. Program ini ditargetkan menyasar 2 juta rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam acara People-First Housing: A Road Map from Homes to Jobs to Prosperity in Indonesia di Jakarta, Fahri menjelaskan bahwa penyaluran BSPS akan rampung sebelum Desember 2025. Jumlah ini naik signifikan jika dibandingkan target penyaluran BSPS sebelumnya yakni 150.000 unit per tahun.

Bacaan Lainnya

Fahri memerinci bahwa per rumah akan mendapatkan alokasi Rp21,8 juta. Rinciannya, Rp1,8 juta akan digunakan untuk kementerian untuk melakukan pelatihan dan administrasi kebijakan, Rp2,5 juta diberikan langsung kepada pemilik rumah, dan Rp17,5 juta digunakan untuk belanja materiel bahan bangunan.

Pemerintah juga berencana untuk bekerja sama dengan Kementerian Koperasi untuk mengaktifkan Koperasi Merah Putih dalam menyediakan bahan bangunan untuk renovasi rumah. Fahri berharap bahwa program ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BSPS merupakan bagian dari program 3 juta rumah sesuai dengan kampanye Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun ini, target tersebut akan didorong dengan melakukan renovasi untuk 2 juta unit rumah.

Pos terkait