Anne mengungkapkan bahwa AGTI bersama pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sektor industri padat karya ini, termasuk penyederhanaan perizinan industri, khususnya dalam penerapan PP Nomor 28 terkait perizinan lingkungan hidup.
AGTI juga menyoroti kebijakan impor produk tekstil bekas (thrifting). Anne menilai bahwa keputusan pemerintah yang tegas membatasi peredaran barang thrifting di pasar lokal sudah sangat tepat dan memberikan peluang positif bagi produsen pakaian jadi berorientasi pasar lokal.
“Kami sangat mendukung keputusan Pak Purbaya. Barang yang sudah melalui kepabeanan tidak seharusnya beredar di pasar domestik. Industri lokal harus mendapat perlindungan agar bisa tumbuh,” tambah Anne. Ia juga menyebutkan bahwa AGTI tengah mengembangkan solusi berbasis daur ulang poliester agar tetap kompetitif dan ramah lingkungan.
Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi UMKM dan industri tekstil lokal. Dengan pengawasan yang ketat terhadap platform e-commerce dan dukungan terhadap industri tekstil, diharapkan perekonomian Indonesia dapat tumbuh lebih kuat dan berkeadilan.
Pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam berbelanja online dan memilih produk-produk lokal yang berkualitas. Dengan mendukung produk lokal, masyarakat turut berkontribusi dalam memajukan perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.
Selain itu, pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan literasi digital bagi UMKM agar mereka dapat memanfaatkan platform e-commerce secara optimal. Dengan demikian, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan daya saing produk mereka.
Dengan sinergi antara pemerintah, platform e-commerce, asosiasi industri, dan masyarakat, diharapkan ekosistem perdagangan digital di Indonesia dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
