Medan-Mediadelegasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi merilis hasil capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 sejumlah kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun mediadelegasi dari situs resmi KPK, kpk.go.id, Sabtu (4/3), Pemerintah Kota (Pemkot) Medan memperoleh skor Indeks SPI sebesar 61,69.
Dari 503 pemerintah kabupaten/kota yang disurvei tahun 2022, skor tertinggi SPI untuk kategori Pemkot tahun 2022 adalah Pemkot Madiun dengan total skor 83.
Survei SPI dilaksanakan sejak 1 Juli dan berakhir 30 September 2022.
Indeks SPI tahun 2022 dengan skor 61,69 yang diraih Pemkot Medan meningkat dari tahun 2021 yang hanya memperoleh skor 47,4.
Sedangkan indeks SPI terbaik kategori kementerian diraih oleh Kementerian Sekretariat Negara dengan skor 85,48, kategori lembaga non-kementerian diraih oleh Bank Indonesia dengan skor 87,28.
Berikutnya, kategori pemerintah provinsi (pemprov) diraih oleh Pemprov Bali dengan skor 78,82, dan kategori pemerintah kabupaten (pemkab) diraih oleh Pemkab Boyolali dengan skor 83,33.
Disebutkan, SPI bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur keberhasilan dampak yang diciptakan dari beragam upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
Penilaian SPI meliputi transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM).
Selain itu, “trading in influence” atau intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis, pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi.
Hasil survei berbentuk angka indeks menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100.
Semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di kementeria, lembaga dan pemerintah daerah (K/L/PD) tersebut menjadi semakin baik.
Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, belum lama ini menjelaskan pengukuran SPI menjadi penting karena merupakan gambaran atau potret dari kondisi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di K/L/PD.
“SPI ini adalah alat ukur identik dengan ketika kita ingin melihat kesehatan seseorang tidak bisa hanya melalui pernyataan ‘saya sehat’ tetapi tentu harus didalami berapa tinggi badan, berat badan termasuk juga perlu diuji denyut jantung, denyut nadi,” ujarnya. D|Red
