Aekkanopan-Mediadelegasi: Puluhan orang mengatasnamakan Geranad Laut (Gerakan Anti Diskriminasi Labuhanbatu Utara ) dan FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia), Senin kemarin, menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Labura Jalan Jenderal Sudirman, Labuhanbatu Utara.
Iksan salah satu orator meminta kepada DPRD agar memeriksa dan mengawasi kinerja perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Smart Tbk Padanghalaban dan PT Smart Tbk perkebunan Adipati yang diduga telah melakukan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan, salah satunya diskriminasi serta sewenang-wenang terhadap warga atau masyarakat Kabupaten Labura yang bekerja di perusahaan tersebut.
Pihak perusahaan juga dituding melakukan pembangkangan atas anjuran Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten Labura untuk menyelesaikan persoalan yang sering muncul dialami karyawannya. Di antaranya, pekerja yang telah bekerja lebih tiga bulan diberikan bonus tahunan secara proporsonial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudian karyawan yang telah putus hubungan kerja karena pensiun normal atau meninggal dunia pada saat penerimaan bonus, tetap mempunyai hak dengan masa kerja. Selanjutnya pekerja yang telah bekerja secara terus- menurus selama dua belas bulan pada tahun produksi juga harus mendapatkan bonus.
“Demi terciptanya rasa aman dan nyaman dalam bekerja serta berkeadilan tanpa ada perlakuan diskriminasi dalam bentuk apapun yang bermuara kepada kesewang- wenangan di bumi indonesia ini, kami gerakan Nasional Anti Diskriminasi Labuhanbatu Utara (Geranad Laut) dan Federasi Serikat Metal Indonesia (FSPMI) meminta kepada DPRD Labura agar menindaklanjuti persoalan ini,” kata Iksan.
Usai menggelar orasi, massa pendemo dipersilahkan masuk ke dalam gedung DPRD dan disambut Wakil Ketua DPRD H Yusrial Suprianto Pasaribu didampingi anggota DPRD Komisi B Syahrul Siagian. Dalam pertemuan itu, disepakati pihak DPRD akan mengundang pimpinan perusahaan tersebut dan untuk duduk bersama pihak karyawan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. D|Red
