Medan-Mediadelegasi : Wacana pembatasan kepemilikan akun media sosial (medsos) kembali mencuat di kalangan anggota dewan, memicu perdebatan sengit mengenai dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi digital di Indonesia. Usulan “satu orang satu akun” dan “satu nomor ponsel” ini diajukan oleh Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR, Bambang Haryadi, yang mengklaimnya sebagai solusi untuk menyaring isu liar dan misinformasi.
Bambang Haryadi menyebut bahwa media sosial yang terlalu terbuka saat ini membuat penyebaran informasi palsu menjadi sulit dikendalikan. Ia mencontohkan isu liar tentang Rahayu Saraswati atau Sara Djojohadikusumo, keponakan Presiden Prabowo Subianto, yang disebut-sebut mundur dari DPR untuk menjadi menteri. Menurutnya, dengan pembatasan akun, setiap individu akan lebih bertanggung jawab atas informasi yang mereka sebarkan, sehingga akun anonim dan buzzer bisa hilang.
Sebagai dasar argumennya, Bambang mengklaim bahwa ia belajar dari negara lain seperti Swiss yang menerapkan aturan serupa, di mana setiap warganya hanya diperbolehkan memiliki satu nomor telepon dan satu akun medsos. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan setiap orang akan lebih berhati-hati dalam berkomentar dan menyebarkan konten di ranah digital.
Usulan serupa sebelumnya juga pernah dilontarkan oleh anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, dua bulan lalu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan Google, YouTube, Meta, dan TikTok. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpendapat bahwa akun ganda sangat merusak dan kerap disalahgunakan sebagai alat buzzer yang menyebarkan informasi tanpa kualifikasi keilmuan yang memadai.
Menurut Oleh Soleh, keberadaan second account atau akun kedua berpotensi disalahgunakan untuk mendengung-dengungkan suatu isu, bahkan sering kali dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya. Ia pun meminta perusahaan media sosial untuk membuat aturan agar setiap orang hanya bisa memiliki satu akun saja. Oleh berharap usulan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.
Namun, di sisi lain, usulan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk peneliti dan aktivis kebebasan berekspresi. Mereka menilai bahwa gagasan ini tidak hanya tidak efektif tetapi juga berpotensi mengancam demokrasi dan hak-hak digital warga negara. Peneliti juga menegaskan bahwa buzzer adalah fenomena terorganisir yang bergerak berbasis keuntungan finansial, bukan sekadar masalah jumlah akun.
Peneliti Sirait, dalam studinya tahun 2022, bahkan menunjukkan bahwa second account memiliki fungsi yang sangat penting bagi sebagian orang. Akun kedua seringkali digunakan sebagai ruang aman (safe space) untuk berbagi cerita pribadi atau curhatan dengan lingkaran pertemanan yang lebih kecil dan terpercaya. Mirip buku harian, second account menjadi ruang berekspresi yang personal dan privat, jauh dari jangkauan publik yang lebih luas.
Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai bahwa aturan ini berpotensi menciptakan chilling effect atau menyebarkan ketakutan di tengah masyarakat. Dengan adanya pembatasan, masyarakat akan merasa takut untuk berpendapat, yang pada akhirnya dapat mengancam demokrasi. Kunto juga meragukan posisi tawar Indonesia di hadapan platform-platform teknologi raksasa global untuk memaksakan aturan ini.
Selain itu, Kunto Adi Wibowo juga membantah klaim anggota DPR mengenai aturan serupa di Swiss. Ia menegaskan bahwa aturan tersebut tidak benar adanya, dan penelusuran di internet tidak menemukan bukti yang mendukung klaim tersebut. Menurutnya, membuat aturan berdasarkan informasi yang salah akan membingungkan publik dan bersifat kontraproduktif.
Secara ekonomi, Kunto juga menyoroti dampak negatif dari aturan ini terhadap para pelaku usaha, khususnya UMKM. Banyak pelaku UMKM yang memiliki akun terpisah untuk bisnis dan akun pribadi mereka. Jika kedua akun ini dicampur, akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen dan menyulitkan manajemen bisnis. Ia mempertanyakan apakah kebijakan ini telah mempertimbangkan dampak ekonomi bagi mereka yang terdampak.
Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) juga mengecam keras usulan ini. SAFEnet menilai bahwa pembatasan jumlah akun medsos bertentangan dengan prinsip demokrasi digital dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28E, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan instrumen HAM internasional.
