Menag Nasaruddin Umar menambahkan, Duta Besar Saudi Arabia dan pejabat terkait mendukung seluruh layanan kepada jemaah haji berikut opsi mitigasinya untuk kelancaran penyelenggaraan haji. Karenanya, Menag minta agar opsi mitigasi yang disiapkan lebih variatif dan komprehensif.
“Pokoknya, jangan hanya satu opsi mitigasi. Dengan jemaah sebesar ini tidak bisa hanya satu opsi mitigasi, supaya jangan ada jemaah haji yang terlantar,” tuturnya.
Misalnya, bagaimana mitigasi kalau ada kendala perjalanan jemaah, baik bus mogok atau macet? Maka, harus disiapkan bus cadangan. Demikian juga mitigasi bagi jemaah sakit jelang puncak haji. Maka, harus disiapkan safariwukuf.
“Termasuk mitigasi jika ada jemaah yang terpisah dari rombongan agar bisa segera dipertemukan. Ini bisa memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang kita siapkan,” papar Menag.
Terakhir, Menag kembali mengimbau warga Indonesia tidak mudah tergiur berangkat ke Tanah Suci tanpa visa haji. Sebab, regulasi di Arab Saudi sangat ketat dan itu baik demi melindungi jemaah haji.
“Kalau ketangkap tidak gunakan visa haji, akan dipulangkan dan denda hingga 400 juta. Jemaah haji Indonesia juga agar selalu membawa identitas saat beraktivitas di Tanah Suci,” tegasnya.
Menag mengajak warga bangsa dan jemaah Indonesia untuk saling mendoakan agar pelaksanaan haji 1446 H/ 2025 M berjalan dengan baik dan lancar. D|Red-06|Rel
