Medan-Mediadelegasi: Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) yang digelar di Hotel Sultan Jakarta pada 29-30 September 2023 mendatang siap melahirkan sejumlah rekomendasi di antaranya soal keberlanjutan pembangunan nasional, termasuk mendukung pembentukan provinsi Tapanuli Raya.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung didampingi para pimpinan pengurus KMDT Provinsi Sumut dalam acara jumpa pers dan dilanjutkan dengan sesi Dialog Interaktif HorasMedan yang digelar Mediadelegasi di Medan, Senin (14/8),
“KMDT pada prinsipnya sangat mendukung setiap calon presiden yang berkomitmen melanjutkan keberlangsungan program-program unggulan pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi,” ujar Edison.
Lebih lanjut ia mengingatkan agar siapapun tokoh nasional yang terpilih menjadi presiden RI 2024-2029 melalui Pemilu 2024 mendatang dapat menjaga ideologi Pancasila, persatuan, serta toleransi dan kebersamaan menjadi fondasi sosial bangsa Indonesia.
KMDT, katanya, juga berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan damai dan demokratis serta dapat terpilih pemimpin yang meneruskan upaya Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur.
Rekomendasi lain yang akan dilahirkan dalam Rakernas KMDT 2023, lanjutnya, meminta kepada Presiden Jokowi agar mencabut moratorium pembentukan provinsi Tapanuli atau berpisah dari provinsi induk Sumatera Utara (Sumut).
Ditambahkannya, pihak KMDT akan ikut mengawal perjuangan berbagai elemen masyarakat yang menginginkan pembentukan provinsi Tapanuli, namun keputusan pembentukan provinsi baru itu sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat.
Meski moratorium pembentukan provinsi Tapanuli Raya belum dicabut sampai sekarang, ia memastikan beberapa kabupaten/kota di Sumut diyakini telah memiliki persiapan yang matang terkait rencana pembentukan provinsi tersebut.
