Medan-Mediadelegasi : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengumumkan rencana transformasi signifikan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN tidak akan bergabung dengan Danantara, melainkan akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara BUMN (BP BUMN).
“Tidak, Kementerian BUMN akan tetap berdiri sendiri. Nantinya, namanya akan menjadi Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (24/9/2025).
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari revisi Undang-Undang BUMN yang bertujuan untuk mengakomodasi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait BUMN. Salah satu putusan yang menjadi pertimbangan adalah mengenai masa jabatan wakil menteri sebagai komisaris yang dibatasi hanya dua tahun.
Selain itu, revisi ini juga didorong oleh banyaknya masukan dari masyarakat mengenai berbagai isu terkait BUMN. Salah satu isu yang mencuat adalah mengenai status pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara.
“Banyak polemik mengenai status pejabat BUMN, apakah mereka termasuk penyelenggara negara atau tidak. Hal ini sedang dibahas dan ada kemungkinan akan dikembalikan seperti semula,” ungkap Dasco.
Alasan lain yang mendasari revisi ini adalah fungsi Kementerian BUMN yang saat ini berperan sebagai regulator. Dasco menjelaskan bahwa fungsi Kementerian BUMN akan difokuskan sebagai regulator pemegang saham Seri A dan menyetujui RPP.
“Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, muncul keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan,” jelasnya.
DPR RI telah menerima banyak masukan terkait revisi UU BUMN dan menargetkan revisi ini dapat diselesaikan sebelum penutupan masa sidang I tahun 2025-2026.
“Kami telah menerima banyak masukan dari publik selama hampir setahun ini. Partisipasi publik sudah banyak, dan kami akan tetap meminta masukan tambahan,” ujar Dasco.
