Ribuan Personel Gabungan Diterjunkan Jaga Demo Tolak RUU TNI

- Penulis

Kamis, 20 Maret 2025 - 09:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah aparat TNI dan Polri bersiaga di sekitar gedung DPR RI Senayan Jakarta, menjelang rapat paripurna pembahasan rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU)  TNI, Kamis (21/3/2025). Foto: ist

Sejumlah aparat TNI dan Polri bersiaga di sekitar gedung DPR RI Senayan Jakarta, menjelang rapat paripurna pembahasan rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI, Kamis (21/3/2025). Foto: ist

Jakarta-Mediadelegasi:   Ribuan personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi Undang-undang TNI (RUU TNI) di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (19/3).

Informasi yang dihimpun Mediadelegasi,  sejumlah personel  gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari mahasiswa dan beberapa aliansi, kami melibatkan 5.021 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, dalam keterangan tertulisnya.

Ditambahknya,  pengamanan dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR  RI.

BACA JUGA:  Front Anti Komunis, Pengawal Pancasila Sumut Berencana Demo Usai Salat Jumat

Sehari sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sempat dihadang mahasiswa   saat melintas di depan Gedung DPR RI, Rabu (19/3).

Menyikapi situasi tersebut, Supratman turun dari mobil dan berdialog dengan massa aksi.

Ia tampak duduk dengan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka terkait RUU TNI.

Supratman menjelaskan, RUU TNI mengedepankan prinsip supremasi sipil.

Ia mengatakan, TNI akan dibatasi hanya boleh menduduki 14 kementerian/lembaga (K/L).

“Kalau mau di luar yang 14 (K/L) yang ditentukan tadi, ya harus pensiun. Artinya, harus jadi orang sipil. Itu kan artinya supremasi sipil,” katanya.

Usai melakukan dialog, Supratman memastikan bahwa tuntutan yang diajukan para mahasiswa itu sudah didengar pemerintah dan DPR RI. D|Red.

BACA JUGA:  Beri Konsumsi dan Vitamin Tingkatkan Imun Tubuh Personel

Baca artikel menarik lainnya dari mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Aktor Park Dong Bin Meninggal Dunia, Sosok di Balik Viral ‘Meme Jus’
Helikopter PK CFX Jatuh di Sekadau, Delapan Jiwa Melayang di Hutan Rimba
Menaker: Serikat Pekerja Bukan Lawan Perusahaan, tapi Penjaga Hak Pekerja
PSSI Sumut Gandeng AAFI, 26 Peserta Lulus Kursus Pelatih Futsal Nasional di Medan
Spektrum Letusan Semeru, Sembilan Erupsi Beruntun Sabtu Pagi
Bantuan Bencana Muzani Disalurkan untuk Warga Sumatera Utara
Kabar Beredar: Chandra Dalimunthe Disebut Jadi Plt Kadis PUPR Sumut, Gantikan Hendra Siregar
Bobby Nasution Tinjau Korban Banjir Tapteng, Pastikan Warga Tak Berjuang Sendiri

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 14:17 WIB

Helikopter PK CFX Jatuh di Sekadau, Delapan Jiwa Melayang di Hutan Rimba

Jumat, 17 April 2026 - 10:20 WIB

Menaker: Serikat Pekerja Bukan Lawan Perusahaan, tapi Penjaga Hak Pekerja

Senin, 13 April 2026 - 20:10 WIB

PSSI Sumut Gandeng AAFI, 26 Peserta Lulus Kursus Pelatih Futsal Nasional di Medan

Sabtu, 4 April 2026 - 13:46 WIB

Spektrum Letusan Semeru, Sembilan Erupsi Beruntun Sabtu Pagi

Kamis, 12 Maret 2026 - 13:37 WIB

Bantuan Bencana Muzani Disalurkan untuk Warga Sumatera Utara

Berita Terbaru

Foto: Suasana saat proses pemeriksaan dan penempatan khusus (patsus) terhadap Kompol DK di lingkungan Polda Sumatera Utara.

Sumatera Utara

Video Diduga Pakai Narkoba Viral, Kompol DK Ditempatkan di Patsus

Kamis, 30 Apr 2026 - 15:16 WIB