Sidang Eksepsi Dokter Tifa Digelar, Kasus Ijazah Jokowi Berlanjut

Kamis, 17 September 2026 - 11:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa jalani sidang eksepsi ijazah Jokowi pada Kamis (17/9/2026). Foto: Ist.

Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa jalani sidang eksepsi ijazah Jokowi pada Kamis (17/9/2026). Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Sidang eksepsi Dokter Tifa atau Tifauzia Tyassuma dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (17/9/2026). Persidangan kali ini memasuki tahapan pembacaan perlawanan atau keberatan dari terdakwa bersama tim penasihat hukumnya.

Agenda persidangan tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Timur. Berdasarkan informasi dalam sistem tersebut, sidang dijadwalkan dengan agenda pembacaan eksepsi yang diajukan pihak terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Persidangan berlangsung di ruang sidang utama PN Jaktim dan dijadwalkan mulai sekitar pukul 09.00 WIB. Eksepsi menjadi tahapan penting dalam proses hukum karena memberikan kesempatan kepada terdakwa dan kuasa hukumnya menyampaikan keberatan terhadap dakwaan yang telah dibacakan jaksa.

Dokter Tifa Ajukan Keberatan atas Dakwaan

Sebelumnya, JPU telah membacakan dakwaan terhadap Dokter Tifa dalam persidangan yang digelar pada Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut berkaitan dengan pernyataan dan unggahan di media sosial yang memuat tudingan mengenai keaslian ijazah Joko Widodo.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Dokter Tifa menggunakan sejumlah pasal yang berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, serta pelanggaran ketentuan informasi elektronik. Dakwaan disusun secara berlapis sebagaimana disampaikan dalam persidangan sebelumnya.

BACA JUGA:  Kasus Pandji Pragiwaksono soal Adat Toraja Diselesaikan Lewat Restorative Justice, Bareskrim: Sudah Ada Sanksi Adat

Pada dakwaan primer, JPU mendakwa Tifauzia Tyassuma melanggar Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut dicantumkan dalam dakwaan terkait dugaan perbuatan yang dipersoalkan dalam perkara ini.

Sementara itu, dakwaan subsider pertama menggunakan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jaksa juga mencantumkan dakwaan subsider berikutnya yang berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dakwaan subsider selanjutnya menjerat Dokter Tifa dengan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penerapan pasal-pasal tersebut akan menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Perkara Bermula dari Unggahan Media Sosial

Dalam pembacaan dakwaan pada 27 Agustus 2026, JPU menguraikan dugaan peristiwa yang menjadi dasar perkara. Jaksa menyebut perkara tersebut bermula pada Maret 2025, ketika saksi Syarif Muhammad memperlihatkan tiga unggahan di media sosial yang dinilai menyerang kehormatan Joko Widodo melalui tudingan mengenai ijazah palsu.

BACA JUGA:  Kapolri Tegaskan Kewenangan Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa Sudah Beralih ke Kejaksaan

JPU kemudian menyampaikan bahwa salah satu unggahan yang diperlihatkan kepada saksi berkaitan dengan akun media sosial milik terdakwa Tifauzia Tyassuma. Unggahan tersebut menjadi bagian dari uraian jaksa dalam menjelaskan dugaan perbuatan yang didakwakan kepada Dokter Tifa.

“Bahwa di antara tiga unggahan di media sosial yang dilihat oleh saksi Ir. Joko Widodo tersebut, terdapat satu unggahan dari terdakwa Tifauzia Tyassuma di media sosial,” kata JPU saat membacakan dakwaan dalam persidangan.

Setelah dakwaan dibacakan, Dokter Tifa menyatakan akan mengajukan keberatan melalui tim penasihat hukumnya. Majelis hakim selanjutnya menetapkan jadwal persidangan dengan agenda pembacaan eksepsi pada Kamis, 17 September 2026. Melalui agenda tersebut, pihak terdakwa memiliki kesempatan menyampaikan tanggapan terhadap dakwaan jaksa sebelum perkara memasuki tahapan persidangan berikutnya. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Penulis : Tagor

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mutasi Polri November 2026: Kapolri Rotasi 264 Perwira Tinggi dan Menengah
Isu Penyadapan Istana dan Penangkapan Jenderal Polri: Mabes Polri Minta Publik Bersabar
Kabar Penangkapan Jenderal Polri, Kadiv Humas: Masih Dicek, Belum Diklarifikasi
Jimly Asshiddiqie: Pemakzulan Gibran Lewat DPR–MK–MPR, Mundur Sukarela Lebih Cepat
Ketua BEM Trisakti Zahra Nazira Suarakan Tiga Tuntutan, Pemerintah Diminta Jangan Abaikan Rakyat
KPK Tetapkan Dedi Congor Tersangka Baru Suap Bea Cukai, Kasus Cukai Djarum Disorot
Putusan MA soal Gibran Picu Desakan DPR Tinjau Syarat Wakil Presiden
Kasus Suap ATR/BPN: KPK Periksa Dirut PT Kencana Jaya Property Terkait Lahan Bogor
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 17:12 WIB

Mutasi Polri November 2026: Kapolri Rotasi 264 Perwira Tinggi dan Menengah

Selasa, 3 November 2026 - 16:26 WIB

Isu Penyadapan Istana dan Penangkapan Jenderal Polri: Mabes Polri Minta Publik Bersabar

Selasa, 3 November 2026 - 14:16 WIB

Kabar Penangkapan Jenderal Polri, Kadiv Humas: Masih Dicek, Belum Diklarifikasi

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:08 WIB

Jimly Asshiddiqie: Pemakzulan Gibran Lewat DPR–MK–MPR, Mundur Sukarela Lebih Cepat

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Ketua BEM Trisakti Zahra Nazira Suarakan Tiga Tuntutan, Pemerintah Diminta Jangan Abaikan Rakyat

Berita Terbaru

Pengurus BWI Perwakilan Deli Serdang  Periode 2026-2029 usai dilantik Bupati Deli Serdang, Senin (2/11). Foto: dok-bwi-ds

Kabupaten Deli Serdang

BWI Deli Serdang Didorong Kembangkan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat

Selasa, 3 Nov 2026 - 10:26 WIB