Medan-Mediadelegasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) secara sudah menargetkan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Rabu (4/2/2026). OTT ini menjadi sorotan publik karena fokus KPK kini meluas ke instansi teknis, bukan hanya pejabat daerah.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi kabar OTT tersebut. “Benar di Kalsel,” ujarnya saat dikonfirmasi. Ia menegaskan bahwa operasi kali ini bukan menyasar kepala daerah melainkan pegawai pajak di Banjarmasin.
Meski OTT sudah berlangsung, Fitroh enggan membeberkan duduk perkara yang tengah diselidiki. Ia menyatakan bahwa tim KPK masih melakukan pendalaman kasus, termasuk menelusuri dugaan aliran dana yang tidak sesuai prosedur perpajakan. “Masih pendalaman,” katanya singkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sumber internal KPK menyebut OTT dilakukan berdasarkan indikasi pungutan liar dan maladministrasi di lingkungan KPP Banjarmasin. Operasi senyap ini bertujuan menangkap pelaku dengan cepat tanpa menimbulkan keresahan publik.
Pemeriksaan Pegawai Pajak KPP Banjarmasin
Beberapa pegawai KPP Banjarmasin telah dimintai keterangan secara tertutup. Dugaan awal menunjukkan adanya praktik korupsi dalam pengelolaan pajak yang dapat merugikan negara, meski jumlah orang yang diamankan belum diungkap resmi.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/pengepul-uang-pemerasan-di-tiap-kecamatan-pati-terbongkar/
Kasus ini dianggap penting karena KPK mulai menindak korupsi di lembaga teknis pemerintah, termasuk instansi pajak yang kerap luput dari pengawasan. Langkah ini menunjukkan strategi baru KPK dalam memperluas fokus pemberantasan korupsi.
Publik berharap KPK menindaklanjuti OTT ini dengan transparan. Ahli hukum pidana menekankan bahwa operasi di instansi pajak harus hati-hati agar tidak mengganggu pelayanan publik tetapi tetap menegakkan hukum.
OTT KPK di Banjarmasin juga menjadi peringatan bagi pegawai pajak seluruh Indonesia. KPK menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi, tanpa pandang bulu.
Pihak KPK belum merilis barang bukti yang disita, tetapi dari pengalaman kasus OTT sebelumnya, lembaga antikorupsi memastikan semua bukti langsung diamankan untuk memperkuat proses hukum di pengadilan.
Kasus OTT KPK di Kalimantan Selatan ini menjadi sorotan karena menunjukkan bahwa lembaga antikorupsi tidak hanya menargetkan pejabat politik, tetapi juga instansi teknis yang memiliki risiko praktik korupsi tinggi. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
