Waspada Korupsi Sekolah Rakyat, KPK Sorot Rawan Pengadaan Barang

Selasa, 5 Mei 2026 - 16:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Sosial agar mewaspadai potensi korupsi dalam pengadaan barang program Sekolah Rakyat, terutama menyusul viralnya harga sepatu yang dinilai tidak wajar. Foto: Ist.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Sosial agar mewaspadai potensi korupsi dalam pengadaan barang program Sekolah Rakyat, terutama menyusul viralnya harga sepatu yang dinilai tidak wajar. Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan keras kepada Kementerian Sosial (Kemensos) agar waspada terhadap potensi terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, khususnya pada tahap pengadaan barang dan jasa. Peringatan ini disampaikan sebagai langkah preventif sekaligus bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah agar berjalan bersih dan transparan.

“Saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian. Kajian ini bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ),” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada awak media di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Budi menjelaskan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa secara umum masih tergolong sangat rawan penyimpangan. Berdasarkan pengalaman penanganan kasus, terdapat sejumlah modus operandi yang sering ditemukan dan perlu diwaspadai.

Di antaranya adalah rencana pengadaan yang diarahkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan riil, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga praktik pengaturan pemenang tender yang kerap hanya berputar di lingkaran tertentu.

BACA JUGA:  NASA Ungkap Rahasia Kebakaran Gambut Indonesia: Api Menyala di Bawah Tanah, Sulit Padam Hingga Hujan Turun

Data historis KPK periode 2004 hingga 2025 mencatat bahwa dari total 1.782 perkara yang ditangani, sebanyak 446 kasus di antaranya berkaitan langsung dengan masalah pengadaan barang dan jasa.

“Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap/gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara,” ungkap Budi menekankan betapa tingginya risiko korupsi di sektor ini.

Selain melakukan kajian dan pemantauan, KPK juga menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menunjukkan dinamika yang perlu diperhatikan. Dalam dua tahun terakhir, skor integritas Kemensos tercatat mengalami penurunan.

“Tahun 2024, 79,16 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori waspada,” seru Budi.

Secara lebih rinci, aspek pengelolaan PBJ dalam SPI tahun 2024 hanya mendapatkan nilai 67,66. Meskipun pada tahun 2025 terjadi sedikit peningkatan, namun komponen penilaian dari para ahli atau expert masih memberikan nilai yang tergolong rendah, yakni sebesar 69,94.

BACA JUGA:  Mahfud MD Peringatkan Kepala Daerah: Hindari Jebakan Korupsi

KPK berharap pemantauan dan peringatan ini dapat mendorong penguatan sistem tata kelola yang lebih baik, yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan akuntabilitas.

“Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” tambahnya.

Peringatan ini muncul tak lepas dari sorotan publik yang belakangan ini viral di media sosial. Banyak warganet yang mempertanyakan harga sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang disebut mencapai Rp700 ribu per pasang, yang dinilai tidak wajar dan mencurigakan dibandingkan harga pasar pada umumnya. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

0 views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco
Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar
Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti
Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI
Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan
Advokat Subhan Palal Laporkan Pengamat Pendidikan Ina Liem ke Polda Metro Jaya Terkait Sidang MK Syarat Pendidikan Gibran
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bantah Bahas Isu Bursa Cawapres Saat Bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
DPR RI Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, Simak 10 Poin Utamanya

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 16:46 WIB

Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco

Jumat, 20 November 2026 - 16:32 WIB

Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar

Jumat, 20 November 2026 - 14:07 WIB

Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti

Jumat, 20 November 2026 - 11:09 WIB

Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan

Kamis, 19 November 2026 - 16:58 WIB

Advokat Subhan Palal Laporkan Pengamat Pendidikan Ina Liem ke Polda Metro Jaya Terkait Sidang MK Syarat Pendidikan Gibran

Berita Terbaru

Berfoto bersama usai pembukaan pelatihan Tahfidz dan Tafsir digelar LPTQ Labusel di Aula Kantor Camat Sungaikanan, Jumat (20/11), di Langgapayung. Foto: maruli siregar

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

LPTQ Labusel Gelar Pelatihan Tahfiz dan Tafsir di Langgapayung

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:30 WIB