Jakarta-Mediadelegasi: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) secara resmi mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah luar biasa dalam menangani dampak banjir yang kian meluas. Banjir ini telah merendam sejumlah wilayah strategis yang menjadi lumbung pangan nasional, dan PKB Desak Pemerintah untuk mengatasi hal tersebut
PKB Desak Pemerintah Segera Atasi Pangan Nasional
Kondisi banjir yang merendam ribuan hektare sawah tersebut dinilai bukan lagi sekadar bencana rutin tahunan. PKB memandang situasi ini sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan pangan nasional serta keberlangsungan hidup para petani di berbagai daerah.
Baca juga : https://mediadelegasi.id/kapolda-sumsel-dan-papua-diganti-ini-daftarnya/
Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany, menegaskan bahwa negara harus hadir secara totalitas untuk membantu para petani. Menurutnya, petani adalah pahlawan pangan yang tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian saat kehilangan modal dan harapan akibat bencana.
“Negara tidak boleh hadir setengah-setengah. Ini bukan sekadar soal banjir, tapi soal masa depan pangan dan kesejahteraan rakyat kecil,” tegas sosok yang akrab disapa Gus Najmi tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/1/2026).
Gus Najmi menyampaikan keprihatinan mendalam atas penderitaan petani, khususnya di kawasan Pantura Jawa seperti Demak, Kudus, dan Pati. Selain di Jawa, dampak serupa juga dilaporkan melanda wilayah-wilayah pertanian di Sumatera dan Sulawesi.
Sebagai langkah awal, PKB mendesak adanya pendataan yang akurat, transparan, dan menyeluruh terhadap para petani terdampak. Pemerintah pusat dan daerah diminta turun langsung ke lapangan agar kendala administrasi tidak menghalangi petani mendapatkan bantuan.
Ancaman gagal panen atau fuso kini menjadi kenyataan yang menghantui. Dengan biaya tanam rata-rata mencapai Rp10 juta hingga Rp12 juta per hektare, total kerugian petani secara nasional diperkirakan bisa menembus angka triliunan rupiah.
Melihat besarnya kerugian tersebut, PKB mendorong pemerintah untuk menyiapkan skema kompensasi atau subsidi penggantian modal tanam. Langkah ini dinilai lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan asuransi pertanian yang jangkauannya masih sangat terbatas.
Selain urusan modal, PKB mengingatkan pemerintah bahwa penurunan produksi padi dapat memicu lonjakan harga beras nasional. Mitigasi stok pangan harus dilakukan sejak dini agar stabilitas harga di pasar tetap terjaga bagi konsumen luas.
Namun, Gus Najmi memberikan catatan keras agar kondisi ini tidak dijadikan alasan untuk membuka keran impor beras. Impor yang tidak terkendali justru berpotensi merusak harga gabah petani dan memperburuk kondisi ekonomi mereka di kemudian hari.
Dalam jangka panjang, PKB meminta evaluasi total terhadap infrastruktur pertanian dan tata ruang. Normalisasi sungai, perbaikan irigasi, serta penguatan tanggul harus menjadi prioritas pembangunan nasional agar banjir tidak lagi menjadi ritual tahunan yang merugikan.
Sebagai bentuk komitmen, PKB telah menginstruksikan seluruh kadernya di legislatif untuk mengawal penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan cepat. PKB menegaskan akan terus berjuang di garis depan demi melindungi hak-hak petani dan mewujudkan kedaulatan pangan.D|Red
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
