Jakarta-Mediadelegasi: Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Kali ini, operasi senyap tersebut digelar di wilayah Provinsi Bengkulu pada Senin (9/3/2026) malam.
Operasi Senyap: Bupati Rejang Lebong Diamankan
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong yang diketahui berinisial MFT atau M Fikri Thobari. Penangkapan kepala daerah itu langsung menjadi perhatian publik karena menambah daftar pejabat daerah yang terseret dalam operasi penindakan lembaga antirasuah.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya penangkapan terhadap Bupati Rejang Lebong dalam operasi tangkap tangan tersebut. Ia menyampaikan konfirmasi singkat ketika dimintai keterangan oleh awak media.
“Benar, Bupati Rejang Lebong,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2026).
Meski demikian, Fitroh belum membeberkan secara rinci kronologi penangkapan maupun dugaan perkara yang melatarbelakangi operasi senyap tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan awal terhadap para pihak yang diamankan.
Menurutnya, proses klarifikasi dan pendalaman informasi masih berlangsung sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan detail perkara yang sedang ditangani. KPK biasanya akan memberikan keterangan resmi setelah pemeriksaan awal selesai dilakukan.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/empat-ranperda-samosir-disodorkan-bupati-vandiko-ke-dprd
Sejumlah pihak yang turut diamankan dalam operasi tersebut kini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik. Pemeriksaan sementara dilakukan di Markas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bengkulu.
KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dalam rentang waktu itu, penyidik akan memutuskan apakah pihak-pihak yang diamankan akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.
Hingga saat ini belum diketahui berapa jumlah orang yang diamankan dalam operasi tersebut. Namun, berdasarkan informasi awal, beberapa pihak lain selain kepala daerah turut diperiksa oleh tim penyidik KPK.
