Kejati Sumut Periksa Wakil Wali Kota Medan Dugaan Korupsi Kredit di Bank Sumut KCP Krakatau

- Penulis

Rabu, 24 Juni 2026 - 17:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Medan, mediadelegasi.id – Kejati Sumut periksa Wakil Walikota Medan, Zakiyuddin Harahap, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kredit Bank Sumut.

Orang nomor dua di Pemko Medan itu kabarnya diperiksa pada Selasa (23/6/2026) kemarin.

Kejati Sumut periksa wakil wali kota Medan itu, dalam pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut di Kantor Kejati Sumut. Zakiyuddinpun hadir memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 09.00 WIB.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, kepada wartawan membenarkan pemeriksaan tersebut.

Menurut juru bicara lembaga Adhyaksa di Sumut ini, ia diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait perkara yang menyeret Farah Hamina Harahap, Direktur CV Hasian Abadi Group, yang saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

BACA JUGA:  Pilihan Terbaik, 5 Universitas Unggulan di Sumatera Utara

“Benar. Ia diperiksa pukul 09.00 WIB Zakiyuddin datang memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejati Sumut. Diperiksa sebagai saksi terkait satu orang DPO atas nama Farah,” ujar Rizaldi.

Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap Zakiyuddin berlangsung selama kurang lebih dua jam.

“Kurang lebih dua jam dia tadi diperiksa,” katanya.

Diketahui, Zakiyuddin dimintai keterangan karena saat peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2012, ia menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu (Pimcapem) Bank Sumut KCP Krakatau.

Dalam perkara ini, Farah Hamina Harahap diduga mengajukan fasilitas kredit rekening koran atas nama CV Hasian Abadi Group kepada bank tersebut.

Namun, pengajuan kredit itu disebut tidak dilengkapi dokumen pendukung yang menjadi syarat utama dalam pengajuan kredit modal usaha.

BACA JUGA:  Pemprov Sumut Gandeng Aparat Penegak Hukum Demi Perkuat Pengawasan dan Penertiban Tambang Ilegal

Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp2,2 miliar.

Saat ini, penyidik Kejati Sumut masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri peran sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam proses pengajuan hingga pencairan kredit di bank Sumut tersebut.

Kejati Sumut juga terus memburu Farah Hamina Harahap yang hingga kini masih berstatus buronan untuk mempertanggungjawabkan dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya. (D-Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gubernur Bobby Nasution: Green Card UNESCO Harus Jadi Dampak Ekonomi Nyata bagi Masyarakat Sumut
Pemprov Sumut Targetkan PPID Predikat Informatif 2026, Perkuat Keterbukaan Informasi Publik
Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 Km Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan
Gubernur Bobby Nasution Minta Seluruh OPD Percepat Realisasi Program PHTC dan PSD
Wagub Sumut Surya Mendukung Pembangunan 217 Tower Transmisi “Sutet” PLN Langkat-Medan
Gubsu Bobby Nasution Siapkan Dua Akses Jalan Baru ke Wisata Air Panas Karo
Ruas Jalan Inti Kota Medan Alami Macat Total
Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Sumut Umumkan 15 Calon Lulus Tahap Wawancara Diantaranya Wakil Perempuan Hotria Gurning
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 17:30 WIB

Kejati Sumut Periksa Wakil Wali Kota Medan Dugaan Korupsi Kredit di Bank Sumut KCP Krakatau

Rabu, 24 Juni 2026 - 13:52 WIB

Gubernur Bobby Nasution: Green Card UNESCO Harus Jadi Dampak Ekonomi Nyata bagi Masyarakat Sumut

Rabu, 24 Juni 2026 - 13:37 WIB

Pemprov Sumut Targetkan PPID Predikat Informatif 2026, Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Rabu, 24 Juni 2026 - 13:26 WIB

Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 Km Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan

Selasa, 23 Juni 2026 - 13:48 WIB

Gubernur Bobby Nasution Minta Seluruh OPD Percepat Realisasi Program PHTC dan PSD

Berita Terbaru