KPPU Dalami Lonjakan Harga & Kelangkaan Semen di Medan, Deliserdang, Asahan, Tanjungbalai

Rabu, 29 Juli 2026 - 18:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ist.

Foto: Ist.

Medan-Mediadelegasi: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan resmi menindaklanjuti laporan terkait lonjakan harga serta keterbatasan pasokan semen yang terjadi di sejumlah wilayah strategis Sumatera Utara. Penyelidikan menyasar Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, hingga Kota Tanjungbalai setelah menerima aduan dari masyarakat maupun pelaku usaha.

Pemantauan awal yang dilakukan pada Juli 2026 menunjukkan harga semen eceran kini berkisar antara Rp70.000 hingga Rp80.000 per sak, tergantung merek, jenis, berat kemasan, dan lokasi penjualan. Sebelumnya, harga sempat melonjak hingga menyentuh angka Rp75.000 sampai Rp85.000 per sak di beberapa titik.

Sejumlah toko bangunan pun mengaku terpaksa membatasi jumlah penjualan kepada pembeli. Hal ini lantaran pasokan dari beberapa merek utama mulai berkurang secara signifikan sejak awal Juni 2026 lalu.

Ketua KPPU, Gopprera Panggabean, menegaskan pihaknya akan menelusuri tuntas akar permasalahan mulai dari penyebab berkurangnya pasokan, pola pembatasan pembelian, hingga mekanisme pembentukan harga di setiap rantai distribusi.

“Kami pastikan kapan pasokan mulai turun, merek mana yang terdampak, wilayah mana yang terganggu, dan sejauh mana dampaknya terhadap harga yang dibayar konsumen,” ujar Gopprera dalam keterangan resmi, Selasa (28/7/2026).

BACA JUGA:  Pemprov Sumut Susun Strategi Pengembangan Kawasan Unggulan, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan Jadi Fokus

Penyelidikan ini menjadi penting mengingat data Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia (ASPERSSI) menunjukkan adanya kelebihan kapasitas produksi secara nasional. Tahun 2025, produksi semen mencapai 64,7 juta ton dengan penjualan domestik 63,9 juta ton, sementara kapasitas terpasang industri mencapai 119–120 juta ton per tahun.

Meski secara nasional terjadi surplus, KPPU menilai hal itu tidak menjamin ketersediaan merata di daerah. Pasokan dipengaruhi alokasi produksi, jaringan distribusi, pergudangan, armada angkut, biaya logistik, hingga kebijakan masing-masing produsen.

Dari pantauan awal, Semen Padang di Sumut dijual sekitar Rp80.000 per sak. Sementara Semen Merdeka dan Semen Merah Putih berada di kisaran Rp70.000 hingga Rp75.000 per sak.

Sebagai perbandingan, harga Semen Padang di Pekanbaru sekitar Rp78.000 per sak, sedangkan di Banda Aceh justru lebih rendah yakni sekitar Rp65.000 per sak.

KPPU mengingatkan bahwa perbandingan ini masih bersifat sementara dan akan diverifikasi kembali dengan memperhatikan kesamaan jenis produk, berat, waktu transaksi, dan tingkat distribusi.

“Disparitas harga tidak terjadi seragam. Semua faktor mulai dari biaya logistik, asal pasokan, hingga perilaku pelaku usaha akan kami uji berdasarkan bukti nyata,” tegas Gopprera.

BACA JUGA:  Program Makan Bergizi Gratis di Sumut Dihentikan Sementara

Pihaknya juga memverifikasi laporan yang menyebut kenaikan harga mencapai 25 hingga 40 persen dibandingkan harga normal. Setiap kenaikan harga harus memiliki alasan yang rasional dan dapat dibuktikan kebenarannya.

“Jika disebabkan kenaikan biaya logistik yang nyata, itu harus dibuktikan. Namun jika ditemukan indikasi pembatasan pasokan atau kesepakatan harga, kami akan menindak tegas sesuai aturan,” ancamnya.

Selain aspek perdagangan, KPPU juga akan meneliti kemungkinan gangguan pasokan dipicu kendala operasional seperti keterbatasan bahan bakar, gangguan armada, maupun hambatan jalur transportasi.

KPPU meminta seluruh pihak terkait mulai dari produsen, distributor, agen, hingga penjual eceran tidak melakukan penimbunan, pembatasan tanpa alasan sah, maupun kesepakatan harga yang merugikan konsumen.

Masyarakat, kontraktor, pengembang, dan pelaku konstruksi yang memiliki informasi tambahan terkait hal ini diharapkan menyampaikan laporan melalui saluran resmi KPPU guna memperkuat proses pendalaman yang sedang berjalan. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Penulis : Tagor

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemprov Sumut Gandeng USU Rumuskan Solusi Pembangunan di Tengah Penurunan Anggaran 2027
Mantan Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan Jadi Tersangka Korupsi Pasar Ikan Modern Rp22 Miliar
Pemutihan Pajak Kendaraan Sumut Mulai Berjalan, Samsat Dipadati Warga Hingga 30 November 2026
Bobby Nasution Cari Jalur Luar APBD Bangun Infrastruktur Nelayan Nias Selatan, Libatkan Swasta & Bank
Toyota Land Cruiser 300 Muncul di Anggaran Dinkes Sumut Rp2,7 Miliar, LIPPSU Desak Aparat Turun Tangan
Pemutihan Pajak Kendaraan di Sumut Digelar Nopember 2026, Bebas Denda dan Pajak Progresif
Pemprov Sumut dan Jabar Resmi Gandeng Tangan, Dorong Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi
Proyek Turap Nias Dipercepat: Bobby Nasution Targetkan Selesai Sebelum Nataru
Berita ini 64 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 16:15 WIB

Pemprov Sumut Gandeng USU Rumuskan Solusi Pembangunan di Tengah Penurunan Anggaran 2027

Rabu, 4 November 2026 - 11:25 WIB

Mantan Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan Jadi Tersangka Korupsi Pasar Ikan Modern Rp22 Miliar

Selasa, 3 November 2026 - 13:57 WIB

Pemutihan Pajak Kendaraan Sumut Mulai Berjalan, Samsat Dipadati Warga Hingga 30 November 2026

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:24 WIB

Bobby Nasution Cari Jalur Luar APBD Bangun Infrastruktur Nelayan Nias Selatan, Libatkan Swasta & Bank

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:08 WIB

Toyota Land Cruiser 300 Muncul di Anggaran Dinkes Sumut Rp2,7 Miliar, LIPPSU Desak Aparat Turun Tangan

Berita Terbaru