Aburizal Bakrie Ungkap Syarat Jokowi dan Gibran Jadi Ketum Golkar

- Penulis

Sabtu, 16 Maret 2024 - 09:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden terpilih Joko Widodo (kiri)Aburizal Bakrie (kanan)

Presiden terpilih Joko Widodo (kiri)Aburizal Bakrie (kanan)

Jakarta-Mediadelegasi: Ketua Dewan Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar Aburizal Bakrie buka suara soal isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi partainya.
Pria yang akrab disapa Ical ini menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun, keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum karena partai berlambang beringin kuning ini memiliki AD/ART atau aturan internal partai.

“Iya, bukan ketua umum, kan ada peraturannya (jadi ketum) masih lima tahun (harus jadi) pengurus (Partai Golkar),” kata Aburizal di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (15/3).

Menurut Aburizal, apabila Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, keduanya harus mengikuti prosedur kaderisasi partai.Menurut Aburizal, ada jalan lain bagi Jokowi dan Gibran untuk menjadi ketua umum yakni semua provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan AD/ART internal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perubahan AD/ART harus mendapat persetujuan dari pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia.

BACA JUGA:  Ramalan Zodiak Besok Senin 5 Mei 2025: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

“Iya mungkin saja (bisa dirubah AD/ART) kalau mau. Kalau (semua) daerah mau, iya (bisa),” ujarnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengaku belum mendengar soal isu Jokowi dan Gibran akan bergabung dengan partainya.

“Kita punya program panca sukses salah satu adalah sukses inovasi kaderisasi dan keanggotaan. Kebetulan saya yang bertanggung jawab, jadi kita membuat data base dengan aplikasi yang ada pada data kita untuk merekrut kader-kader baru siapapun boleh masuk, entah dia pemulung, entah pengusaha bisa masuk sangat senang kita,” ujarnya.

“Bayangin, kalau ada presiden mau masuk atau calon presiden mau masuk tentunya akan sangat membantu Partai Golkar. Kalau kita bicara ada tambahan minimal catatan di situ, satu kader baru Partai Golkar karena programnya inovasi kaderisasi keanggotaan siapapun kita, sebagai partai terbuka bisa masuk,” ujarnya.

Kendati demikian, saat ditanya bila Jokowi masuk menjadi anggota Partai Golkar apakah akan mendapatkan posisi di Partai Golkar, pihaknya mengaku belum ada pembicaraan.

“Belum ada pembicaraan ke sana. Kita bicara rekrutmen anggota baru itu, siapa saja kita bisa rekrut. Jadi tidak hanya presiden terus wakil presiden terpilih tetapi siapapun bisa,” ujarnya.

BACA JUGA:  Irham Buana Tegaskan Dukung Hendri Yanto Sitorus Jadi Ketua Golkar Sumut

Lodewijk juga mempertanyakan soal pihak yang melempar isu Jokowi maupun Gibran menjadi anggota Partai Golkar.

“Siapa yang melemparkan isu itu Pak Jokowi mau masuk Golkar kita juga belum tau, Pak Gibran masuk Golkar kita juga tidak tahu. Sekali lagi saya katakan siapapun dia warga negara Indonesia itu punya hak untuk direktur menjadi kader Partai Golkar,” ujarnya.

Jokowi sebelumnya dikabarkan bakal bergabung dengan Partai Golkar usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mengaku tak bisa menjawab banyak soal kabar tersebut. Pria yang juga Cawapres nomor urut 2 Pilpres 2024 itu mengarahkan agar kabar itu dikonfirmasi ke pihak yang menyebarkan saja.

“Yang menjawab biar yang menyebarkan isu dong,” kata dia yang masih menjabat Wali Kota Solo saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Februari lalu.D|Red

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

​Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, Langsung Peluk Istri dan Orangtua
kehilangan KTP elektronik dikenakan sanksi denda
Warga Dairi Tolak “Putar Ulang” Izin Tambang Seng
Dua Bus Transjakarta Adu Banteng di Cipulir
Puasa 1 Ramadan Jatuh Pada 19 Februari 2026
Pemerintah Gelar Sidang Isbat: Menanti Keputusan Resmi Awal Ramadan 1447 H
Prabowo Jamin Stabilitas Pasar Modal Pasca-Mundurnya Petinggi OJK dan BEI
Pemkab Tapanuli Utara Paparkan Manajemen Talenta ASN di BKN Pusat

Berita Terkait

Kamis, 14 Mei 2026 - 08:50 WIB

​Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, Langsung Peluk Istri dan Orangtua

Jumat, 24 April 2026 - 09:54 WIB

kehilangan KTP elektronik dikenakan sanksi denda

Jumat, 27 Februari 2026 - 11:34 WIB

Warga Dairi Tolak “Putar Ulang” Izin Tambang Seng

Senin, 23 Februari 2026 - 11:18 WIB

Dua Bus Transjakarta Adu Banteng di Cipulir

Selasa, 17 Februari 2026 - 21:29 WIB

Puasa 1 Ramadan Jatuh Pada 19 Februari 2026

Berita Terbaru