Agum Gumelar: Indonesia Tersendat Jadi Bangsa Besar karena Terlalu Banyak Kegaduhan Sendiri

Selasa, 8 September 2026 - 15:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Pepabri Jenderal TNI (HOR) (Purn) Agum Gumelar (tengah) menyampaikan pernyataan pers menjelang HUT ke-67 Pepabri di Jakarta, Selasa (8/9/2026). Foto: Ist.

Ketua Umum Pepabri Jenderal TNI (HOR) (Purn) Agum Gumelar (tengah) menyampaikan pernyataan pers menjelang HUT ke-67 Pepabri di Jakarta, Selasa (8/9/2026). Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri menilai kemajuan Indonesia untuk menjadi bangsa besar seakan tersendat dan belum berjalan optimal. Padahal, Indonesia sesungguhnya telah memiliki segala modal dasar yang sangat memadai untuk menjadi negara besar yang dihormati dunia. Hambatan utama yang membuat kemajuan terhambat, menurut Ketua Umum Pepabri Jenderal TNI (HOR) (Purn) Agum Gumelar, adalah terlalu banyak kegaduhan yang justru dibuat sendiri oleh anak bangsa.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Agum Gumelar dalam keterangannya di Kantor DPP Pepabri, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/9/2026). Agum mengajak seluruh elemen bangsa merenungi mengapa potensi besar Indonesia belum sepenuhnya menjelma menjadi kekuatan nyata.

“Mengapa kok untuk menjadi bangsa yang besar ini kok tersendat-sendat? Mengapa? A very big question mark, mengapa? Jawabannya adalah karena terlalu banyak kegaduhan-kegaduhan yang kita buat sendiri, itu jawabannya,” tegas Agum dengan nada penuh penekanan.

Agum menegaskan sejatinya tidak ada alasan yang kuat bagi Indonesia untuk tidak mampu menjadi bangsa besar. Sebab, Indonesia telah dikaruniai sejumlah keunggulan luar biasa yang dimiliki oleh sangat sedikit negara di dunia, mulai dari letak geografis, jumlah penduduk, hingga kekayaan alam yang melimpah ruah.

BACA JUGA:  Satgas PKH Temukan Indikasi Pidana Korporasi dalam Kasus Kerusakan Lingkungan di Sumatera, Perusahaan Penyebab Bencana Dikantongi

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang membentang dari ujung barat Aceh hingga perbatasan timur Papua. Posisi strategis ini berada tepat di persimpangan dunia, diapit oleh dua benua dan dua samudera, menjadikan Indonesia memiliki posisi yang sangat berharga dalam peta geopolitik dunia.

Dari sisi kependudukan, Indonesia termasuk dalam jajaran negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga atau keempat di dunia. Demografi yang didominasi usia produktif saat ini juga tengah membawa Indonesia menikmati masa bonus demografi yang menjadi modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.

Namun, yang paling menonjol adalah kekayaan alam Indonesia yang nyaris tak habis-habis. “Secara kekayaan alam, hei, udahlah. Gak usah diragukan, kekayaan alam kita ini melimpah. Negara-negara lain itu hijau matanya lihat kekayaan alam kita,” ujar Agum dengan nada berbangga sekaligus prihatin.

Dengan segala modal keunggulan tersebut, seharusnya Indonesia sudah melesat jauh menjadi bangsa yang besar dan makmur. Namun kenyataannya, kemajuan itu seakan tertahan karena bangsa ini sibuk saling memecah belah dan menciptakan kegaduhan yang tidak perlu.

BACA JUGA:  Wamen PU: Tol Medan-Tebing Tinggi Masih Rusak Akibat Banjir, Target Selesai 16 Desember

Oleh karena itu, Agum Gumelar memandang Pepabri memiliki tanggung jawab moral untuk tampil menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pepabri bersama organisasi purnawirawan lainnya harus menjadi perekat yang memperkokoh keutuhan, bukan justru ikut menambah keributan.

“Tugas Pepabri, seluruh anggota Pepabri. Kita harapkan dengan rekan-rekan dari PPAD, PPAL, PPAU, PPPOLRI, Legiun Veteran adalah harus menjadi garda paling depan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” seru Agum memanggil seluruh unsur purnawirawan bersatu.

Agum menyadari bahwa menghilangkan kegaduhan sepenuhnya mungkin hal yang sulit dilakukan dalam waktu singkat. Namun, meminimalisir kegaduhan itu adalah langkah yang wajib diupayakan bersama agar roda pembangunan dapat berjalan lancar dan membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju sesuai harapan seluruh rakyat.

Penting juga dipahami, menjadi garda terdepan menjaga keutuhan bangsa bukan berarti tidak boleh menyampaikan kritik atau masukan kepada pemerintah. Kritik tetap dibutuhkan demi kemajuan bersama, namun harus disampaikan dengan cara yang elegan, beretika, dan tidak memicu perpecahan atau kegaduhan di tengah masyarakat. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Penulis : Tagor

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KPK Bantah Video Jemput Paksa Nusron Wahid: Penyidik Siapkan Panggilan Ulang
Dirjen Imigrasi Pastikan Menteri ATR Nusron Wahid Sudah Kembali ke Indonesia Usai dari Singapura
KPK Surati Panglima TNI Soal Dugaan Korupsi Dana Bencana BNPB yang Libatkan Oknum Prajurit
Tim Advokasi Hadiri Gelar Perkara Bareskrim Polri Terkait Suket Penyetaraan Ijazah Gibran
PDIP Bantah Operasi Politik Ijazah Jokowi: Pembuktian Cukup Tunjukkan Dokumen Asli
KMP Batu Mandi Terbakar di Merak: ASDP Ungkap Kronologi dan Sampaikan Permohonan Maaf
Tersangka Blackout Batam-Bintan Ditangkap: 4 Petugas PLN dan 1 Kontraktor Jadi Tersangka
Demo di Tugu Tani: Aliansi Mahasiswa Bawa 5 Tuntutan, dari Karhutla hingga Biaya Pendidikan
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 16:34 WIB

KPK Bantah Video Jemput Paksa Nusron Wahid: Penyidik Siapkan Panggilan Ulang

Rabu, 21 Oktober 2026 - 16:06 WIB

Dirjen Imigrasi Pastikan Menteri ATR Nusron Wahid Sudah Kembali ke Indonesia Usai dari Singapura

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:10 WIB

KPK Surati Panglima TNI Soal Dugaan Korupsi Dana Bencana BNPB yang Libatkan Oknum Prajurit

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:41 WIB

Tim Advokasi Hadiri Gelar Perkara Bareskrim Polri Terkait Suket Penyetaraan Ijazah Gibran

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:34 WIB

PDIP Bantah Operasi Politik Ijazah Jokowi: Pembuktian Cukup Tunjukkan Dokumen Asli

Berita Terbaru

Asisten Pengawasan (Aswas) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Agung Ardiyanto,SH.,MH. Foto: Ist.

Sumatera Utara

Aswas Kejati Sumut Tegaskan Kedisiplinan Pegawai Saat Apel Pagi

Jumat, 23 Okt 2026 - 11:08 WIB