Aliansi Horas Halak Hita Desak Penutupan PT TPL dan Copot Kapolda Sumut

Jumat, 3 Oktober 2025 - 18:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinator Aksi Aliansi Horas Halak Hita, Andreas Sitompul saat melakukan Orasi di depan Hotel Grand City Hall Medan (03/10/2025). Foto : Ist.

Koordinator Aksi Aliansi Horas Halak Hita, Andreas Sitompul saat melakukan Orasi di depan Hotel Grand City Hall Medan (03/10/2025). Foto : Ist.

Medan-Mediadelegasi: Aliansi Horas Halak Hita hari ini (03/10/2025) menggelar aksi demonstrasi di depan Hotel Grand City Hall, Medan, bertepatan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Ephorus HKBP, kepala daerah sekitar Danau Toba, serta perwakilan masyarakat adat terkait konflik PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi melakukan orasi dengan tuntutan utama menutup operasional PT TPL yang dinilai telah menimbulkan konflik, kriminalisasi, dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di kawasan Tapanuli dan sekitarnya.

“Kami datang untuk mendukung penuh pemerintah, DPR, Ephorus HKBP, Komnas HAM, serta seluruh elemen terkait agar segera mengambil langkah tegas menutup PT TPL. Perusahaan ini sudah terlalu lama menimbulkan penderitaan bagi masyarakat adat di tanah leluhur mereka,” ujar Andreas Sitompul, Koordinator Aksi Aliansi Horas Halak Hita.

BACA JUGA:  Kahiyang Ayu Dorong Percepatan Posyandu 6 SPM di Sumut: Target Dua Tahun Semua Terintegrasi

Selain mendesak penutupan PT TPL, Aliansi Horas Halak Hita juga menuntut pencopotan Kapolda Sumatera Utara. Menurut mereka, aparat kepolisian gagal menciptakan kondisi aman dan justru diduga terlibat dalam berbagai tindakan represif terhadap masyarakat adat.

“Banyak laporan menyebut bahwa sebagian besar komplotan yang melakukan kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat berasal dari pihak kepolisian. Hal ini tidak bisa dibiarkan, karena aparat seharusnya melindungi rakyat, bukan menjadi bagian dari penindasan,” tegas Andreas dalam orasinya.

Aliansi Horas Halak Hita menegaskan bahwa perjuangan mereka akan terus berlanjut hingga pemerintah pusat maupun daerah mengambil langkah nyata untuk:

1. Menutup operasional PT Toba Pulp Lestari.
2. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat.
3. Mencopot Kapolda Sumatera Utara yang dinilai gagal menjaga keamanan dan netralitas aparat.

BACA JUGA:  Pekanbaru Beri Bantuan Rp1,5 Miliar untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatera Utara

Dengan aksi ini, massa berharap forum resmi RDP yang digelar hari ini dapat menghasilkan keputusan konkret yang berpihak pada masyarakat adat dan menjaga kelestarian Danau Toba beserta kawasan sekitarnya. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kejati Sumut Tegaskan Gedung Baru Tahap I Selesai 100 Persen, Usulan Tahap II Masih Menunggu Keputusan Kejagung
PRSU 2026 Resmi Ditutup, Putaran Uang Capai Rp50 Miliar Selama Satu Bulan
Bobby Nasution: Dukung Kenaikan Gaji Kepala Daerah, Tapi Harus Berbasis Kinerja
Bobby Nasution Minta OJK Sumut Dorong Ekonomi Syariah & Kebutuhan Daerah Sesuai Karakteristik
Ombudsman RI Desak BPN Sumut Percepat Penyelesaian Laporan Pertanahan Masyarakat
Brigjen Naek Pamen Simanjuntak Resmi Jabat Wakapolda Sumut, Gantikan Brigjen Sonny Irawan
Diskominfo Sumut Gelar Coaching Clinic SP4N Lapor, Kecepatan Respons Aduan Jadi Fokus Utama Perbaikan
Realisasi PAD Sumut Tembus 50 Persen Lebih Awal, Capai Rp3,5 Triliun Hingga Akhir Juli 2026
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 4 Agustus 2026 - 14:41 WIB

Kejati Sumut Tegaskan Gedung Baru Tahap I Selesai 100 Persen, Usulan Tahap II Masih Menunggu Keputusan Kejagung

Senin, 3 Agustus 2026 - 11:57 WIB

PRSU 2026 Resmi Ditutup, Putaran Uang Capai Rp50 Miliar Selama Satu Bulan

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 14:38 WIB

Bobby Nasution: Dukung Kenaikan Gaji Kepala Daerah, Tapi Harus Berbasis Kinerja

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 11:36 WIB

Bobby Nasution Minta OJK Sumut Dorong Ekonomi Syariah & Kebutuhan Daerah Sesuai Karakteristik

Jumat, 31 Juli 2026 - 15:14 WIB

Ombudsman RI Desak BPN Sumut Percepat Penyelesaian Laporan Pertanahan Masyarakat

Berita Terbaru