Jakarta-Mediadelegasi: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis catatan kinerja gemilang industri perbankan syariah nasional hingga kuartal pertama tahun 2026. Total aset yang dikelola tumbuh signifikan sebesar 10,49 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), kini menembus angka Rp1.061,61 triliun. Pertumbuhan pesat ini menjadi bukti nyata semakin kokohnya posisi keuangan syariah di tengah perekonomian Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyambut baik capaian ini dan menegaskan bahwa tren positif tersebut merupakan hasil nyata dari pelaksanaan peta jalan industri yang telah dirancang matang. Ia menilai, pertumbuhan dua digit ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan transformasi industri keuangan syariah tanah air.
“Momentum pertumbuhan tersebut menjadi milestone penting dari upaya transformasi dan penguatan industri perbankan syariah nasional yang mengacu pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027,” ungkap Dian dalam keterangan resminya pada Sabtu (16/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejalan dengan membesarnya aset industri, fungsi intermediasi perbankan juga berjalan sangat efektif. Hal ini terlihat dari angka penyaluran pembiayaan syariah yang tumbuh impresif mencapai 9,82 persen secara tahunan, dengan total nilai yang disalurkan kepada masyarakat dan pelaku usaha mencapai Rp716,40 triliun.
Pertumbuhan pembiayaan ini tercatat berada di atas rata-rata pertumbuhan perbankan nasional secara umum. Kinerja positif ini tidak lepas dari tingginya minat masyarakat untuk menempatkan dananya di lembaga keuangan syariah, di mana Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat melesat 11,14 persen yoy menjadi Rp811,76 triliun.
Kontribusi nyata sektor ini terhadap penguatan ekonomi riil juga tergambar jelas dari rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga atau Financing to Deposit Ratio (FDR). Angkanya terus bergerak naik dan kini menyentuh level 87,65 persen, menunjukkan bahwa dana yang dihimpun hampir seluruhnya disalurkan kembali untuk memutar roda ekonomi.
Di tengah laju pertumbuhan yang cepat, OJK memastikan profil risiko industri tetap terjaga sangat sehat dan aman. Indikator kualitas aset terlihat dari rasio Pembiayaan Bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) Gross yang berada di level rendah 2,28 persen, serta NPF Net yang sangat terjaga di angka 0,87 persen.
Dari sisi struktur industri, implementasi pilar pertama RP3SI terkait penguatan modal telah membuahkan hasil. Saat ini sudah tercatat ada tiga bank syariah berskala besar yang berhasil menempati posisi dalam kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) kategori 2 dan 3, yang menandakan kekuatan modal yang sangat solid.
Struktur industri diproyeksikan akan semakin kokoh dan berimbang hingga akhir tahun ini. Target utama yang sedang dikejar adalah rampungnya proses pemisahan unit usaha syariah atau spin-off dari bank konvensional, yang kelak akan melahirkan satu entitas Bank Umum Syariah (BUS) baru yang lebih kuat dan mandiri.
Konsolidasi industri juga digencarkan pada lapisan bawah, khususnya sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah. OJK sedang mengawal proses integrasi atau penggabungan terhadap 21 unit BPR dan BPR Syariah yang ada, dengan target menyederhanakan menjadi 9 entitas yang lebih efisien, sehat, dan memiliki daya saing tinggi di daerah.
Untuk semakin membedakan karakteristik dan memperkaya produk keuangan syariah, OJK telah merilis sembilan pedoman produk berbasis akad syariah yang beragam. Selain itu, diterbitkan juga Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi, memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi inovasi produk.
Dukungan juga datang dari Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) yang dibentuk sejak 2025, yang mempercepat lahirnya produk unik dan bernilai sosial. Di antaranya adalah Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) yang telah mengumpulkan dana Rp22,76 miliar, serta akun investasi terbatas SRIA senilai Rp1,35 triliun. Tak hanya soal angka, perbankan syariah juga berkomitmen menyalurkan pembiayaan UMKM yang kini tembus Rp217,86 triliun demi pemberdayaan ekonomi akar rumput. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
