Medan-Mediadelegasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang kali ini menyasar pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta. Pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pejabat tengah berlangsung, menyusul OTT yang digelar pada Selasa (3/2/2026).
Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. “Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat Bea Cukai,” ujarnya saat dihubungi oleh awak media pada Rabu (4/2/2026).
Bea Cukai Berkomitmen Untuk Bersikap Kooperatif
Budi menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap kooperatif dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. “BC (Bea dan Cukai) berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut,” tuturnya.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa KPK tengah memeriksa sejumlah pejabat tinggi Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu terkait OTT yang dilakukan di Jakarta. Namun, detail mengenai kasus yang menjerat para pejabat tersebut masih belum diungkapkan secara rinci oleh pihak KPK.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/pegawai-pajak-kpp-banjarmasin-kena-ott-kpk/
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya OTT yang menyasar pejabat Bea dan Cukai. “Ya benar,” kata Fitroh singkat saat dikonfirmasi mengenai operasi senyap di Jakarta tersebut.
OTT di Jakarta ini dilakukan bersamaan dengan operasi tangkap tangan yang juga digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin, KPK menyasar pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin terkait dugaan korupsi dalam proses restitusi pajak.
Fitroh menjelaskan bahwa OTT di Banjarmasin terkait dengan kasus restitusi pajak. Namun, ia belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai keterkaitan antara OTT di Jakarta dan Banjarmasin. Apakah kedua kasus ini memiliki hubungan atau merupakan dua kasus yang berbeda, masih menjadi misteri.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang telah ditangkap dalam OTT di Jakarta dan Banjarmasin. Dalam waktu tersebut, KPK akan melakukan pemeriksaan intensif dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengungkap kasus korupsi yang diduga melibatkan para pejabat tersebut.
OTT yang dilakukan KPK di Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang menjerat lembaga pemerintah. Hal ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah dan menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan.
Masyarakat berharap agar KPK dapat mengungkap kasus ini secara transparan dan membawa para pelaku korupsi ke pengadilan. Selain itu, diharapkan agar kasus ini menjadi momentum bagi perbaikan sistem dan tata kelola di Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, sehingga praktik korupsi tidak lagi terjadi di masa depan. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
