Dua Mantan Menteri Era Jokowi Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Jumbo

- Penulis

Kamis, 7 Agustus 2025 - 11:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dua Mantan Menteri Era Jokowi Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Jumbo. (Foto : Ist.)

Dua Mantan Menteri Era Jokowi Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Jumbo. (Foto : Ist.)

Jakarta-Mediadelegasi : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua mantan menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo periode 2019-2024, yaitu Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama. Pemeriksaan ini terkait dengan dua skandal korupsi besar yang berbeda.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyatakan bahwa kedua mantan menteri tersebut akan diperiksa secara terpisah di Gedung Merah Putih KPK. Pemeriksaan ini menandai peningkatan yang signifikan dalam penyelidikan dua kasus yang telah lama menjadi perhatian publik.

Nadiem Makarim, yang dikenal sebagai pendiri Gojek, akan dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dalam pengadaan layanan komputasi awan Google Cloud di Kemendikbudristek. Proyek ini merupakan bagian penting dari program “digitalisasi pendidikan” yang digagas pada masa kepemimpinannya, terutama selama pandemi Covid-19.

KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah saksi kunci, termasuk petinggi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan mantan staf khusus Nadiem, Fiona Handayani. Kejaksaan Agung juga sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di kementerian yang sama, menimbulkan spekulasi tentang adanya pola korupsi yang sistematis di sektor pendidikan.

BACA JUGA:  Pemerintah Berikan Diskon Tarif Listrik 50 Persen untuk Dorong Ekonomi

Sementara itu, Yaqut Cholil Qoumas akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Fokus penyelidikan KPK adalah dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dan distribusi kuota haji, termasuk pemanfaatan kuota tambahan.

Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari permintaan keterangan terhadap Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, beberapa waktu lalu.

Kuasa hukum Nadiem, Mohamad Ali Nurdin, memastikan bahwa kliennya akan hadir dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan KPK.

Tibiko Zabar menyambut baik langkah KPK, tetapi menekankan bahwa korupsi di sektor pendidikan memiliki dampak yang sangat merusak dan harus menjadi prioritas. Ia juga mengingatkan agar proses pemeriksaan tidak berlarut-larut dan kasus ini segera ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Lambatnya penanganan kasus ini berisiko memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berpotensi menjadi tersangka untuk melarikan diri dari jerat hukum. Publik kini menunggu untuk melihat apakah KPK mampu menuntaskan kasus ini, yang melibatkan nama-nama besar.

Kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara untuk program digitalisasi pendidikan. Publik berharap KPK dapat mengungkap semua fakta dan menyeret pelaku korupsi ke pengadilan.

BACA JUGA:  KPK Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG, Langkah Diambil Demi Hindari Dualisme Penyidikan

Di sisi lain, kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji sangat sensitif karena menyangkut kepentingan umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam kelima. KPK diharapkan dapat mengungkap praktik-praktik korupsi yang merugikan calon jamaah haji dan menindak tegas para pelaku.

Pemeriksaan terhadap Nadiem Makarim dan Yaqut Cholil Qoumas merupakan ujian bagi KPK dalam menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Publik akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berharap KPK dapat bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Kedua kasus ini menjadi pengingat bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia dan membutuhkan perhatian serta tindakan yang serius dari semua pihak. KPK sebagai lembaga антикоррупция diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

Semoga KPK berhasil mengungkap kebenaran dan membawa keadilan bagi masyarakat! D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Nama Raffi Ahmad Terseret Dalam Kasus Dugaan Suap Importasi Barang di Bea Cukai
​Kurs Rupiah Terpuruk di Angka Rp18.000, Hasto Kristiyanto Kritik Keras Manajemen Pemerintahan
Tuntut Kepastian Operasional, Investor Dapur SPPG di Wilayah 3T Geruduk Kantor BGN
Rupiah Hancur! Tembus Rp18.175 per Dolar AS
Korlantas Polri Memutuskan Menunda Pelaksanaan Operasi Patuh 2026
Mulai 8 Hingga 21 Juni 2026 Operasi Patuh Digelar Serentak se-Indonesia, Nomor Plat Kendaraan Jadi Prioritas Utama
Daftar Final 23 Pemain Timnas Indonesia: Debut Mathew Baker & Kembalinya Marselino Ferdinan
​Veda Pratama Terus Mengancam! Ini Update Klasemen Moto3 Usai GP Italia 2026
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:30 WIB

​Kurs Rupiah Terpuruk di Angka Rp18.000, Hasto Kristiyanto Kritik Keras Manajemen Pemerintahan

Selasa, 9 Juni 2026 - 08:26 WIB

Tuntut Kepastian Operasional, Investor Dapur SPPG di Wilayah 3T Geruduk Kantor BGN

Senin, 8 Juni 2026 - 13:02 WIB

Rupiah Hancur! Tembus Rp18.175 per Dolar AS

Senin, 8 Juni 2026 - 11:11 WIB

Korlantas Polri Memutuskan Menunda Pelaksanaan Operasi Patuh 2026

Jumat, 5 Juni 2026 - 13:43 WIB

Mulai 8 Hingga 21 Juni 2026 Operasi Patuh Digelar Serentak se-Indonesia, Nomor Plat Kendaraan Jadi Prioritas Utama

Berita Terbaru