Pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan angkutan jemputan pegawai menjadi langkah lain yang disiapkan. Meski demikian, kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kelancaran pelaksanaan tugas di masing-masing satuan kerja.
Rico menambahkan bahwa seluruh kebijakan akan diterapkan secara bertahap. Setiap satuan kerja memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan implementasi sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini bukan merupakan respons terhadap kondisi darurat. Sebaliknya, langkah ini merupakan bentuk kesiapsiagaan dan disiplin dalam pengelolaan sumber daya strategis nasional.
Pemerintah memastikan bahwa cadangan energi nasional saat ini masih dalam kondisi aman. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM di dalam negeri.
Melalui kebijakan ini, Kemhan dan TNI diharapkan dapat menjadi contoh dalam penerapan efisiensi energi. Upaya ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
