Telaviv-Mediadelegasi: Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara resmi menolak mentah-mentah proposal damai berisi 15 poin untuk penyelesaian konflik di Jalur Gaza yang diusulkan oleh Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Penolakan ini disampaikan secara tegas dalam rapat kabinet yang digelar pada hari Minggu (9/8/2026).
“Israel menolak dokumen 15 poin tersebut,” tegas Netanyahu di hadapan jajaran menteri dalam sidang kabinet. Keputusan ini menandai ketegangan baru antara pemerintahan Israel dan inisiatif perdamaian yang digagas langsung oleh Presiden AS yang sebelumnya telah diumumkan sebagai langkah menuju perdamaian abadi di kawasan tersebut.
Bulan lalu, Presiden Donald Trump sempat mengumumkan tercapainya langkah besar menuju perdamaian dan keamanan abadi setelah Dewan Perdamaian menyatakan Hamas telah menerima rencana perlucutan senjata di Jalur Gaza. Namun kenyataannya, kedua belah pihak ternyata memiliki pemahaman yang berbeda mengenai urutan pelaksanaan kesepakatan tersebut.
Netanyahu menegaskan posisi Israel yang tidak akan mengalah soal keamanan. Militer Israel tidak akan menarik pasukan dari wilayah Jalur Gaza sebelum seluruh senjata yang dimiliki Hamas dilucuti sepenuhnya. Ini menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar oleh pihak Israel.
Di sisi lain, Hamas telah menyampaikan penjelasan bahwa penyerahan senjata berat hanya akan dilakukan apabila Israel terlebih dahulu menghentikan segala bentuk serangan militer dan menarik seluruh pasukannya keluar dari wilayah Jalur Gaza. Artinya, kedua belah pihak saling melempar syarat sebagai langkah awal.
Netanyahu justru menuntut Hamas untuk melucuti seluruh persenjataannya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai penarikan pasukan dibahas lebih lanjut. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan diskusi dengan para pejabat Amerika Serikat guna menyamakan pandangan mengenai langkah selanjutnya.
“Mereka memiliki gagasan, sebagian bisa kami terima dan sebagian tidak. Kami tahu bagaimana cara mempertahankan sikap dalam masalah-masalah ini,” ujar Netanyahu menegaskan bahwa Israel tetap berpegang teguh pada kepentingan keamanannya dan tidak akan menerima seluruh isi usulan tersebut begitu saja.
Kesepakatan yang sempat disampaikan Dewan Perdamaian seolah-olah runtuh karena perbedaan mendasar mengenai urutan pelaksanaan. Dewan menyatakan telah mencapai kesepakatan untuk melucuti senjata Hamas serta kelompok perlawanan Palestina lainnya, namun kenyataannya kedua pihak belum sepakat siapa yang harus bergerak lebih dulu.
Situasi ini diperkirakan semakin sulit ditemukan jalan keluarnya karena mendekatnya jadwal pemilihan umum Israel yang akan digelar pada bulan November mendatang. Dalam situasi politik seperti ini, kemungkinan kecil Netanyahu bersedia memberikan konsesi yang dapat merugikan reputasinya di mata pendukung.
Netanyahu juga menghadapi desakan kuat dari sekutu-sekutunya yang berhaluan kanan jauh. Mereka menuntut agar pemungutan suara di tingkat kabinet segera digelar untuk secara resmi menolak proposal damai yang diusulkan oleh pihak Amerika Serikat tersebut.
Penolakan ini menjadi pukulan berat bagi rencana perdamaian Gaza yang digagas oleh Presiden Trump dan diumumkan sejak bulan September tahun lalu. Usulan yang sempat dipuji sebagai terobosan perdamaian kini tampak semakin jauh dari kenyataan pelaksanaannya akibat perbedaan posisi yang tak kunjung terselesaikan.
Dengan kedua pihak yang sama-sama bersikukuh pada syarat masing-masing, prospek perdamaian di Jalur Gaza tampaknya masih harus menunggu waktu lebih lama. Selama tidak ada pihak yang bersedia melangkah lebih dulu, maka ketegangan di kawasan itu kemungkinan besar masih akan terus berlanjut. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
