Ia juga meminta pemerintah pusat membentuk Satgas Pemulihan Ekologis Tapanuli Raya yang independen untuk memutus rantai konflik kepentingan, dan jika dapat memberi ultimatum penghentian sementara operasionalisasi seluruh korporasi ekstraktif sebelum hasil sidang rakyat diperoleh.
Shohibul Anshor Siregar menilai bahwa bencana dan kerusakan alam yang terjadi di Tapanuli Raya bukan sekadar peristiwa alamiah, tetapi hasil panjang tata kelola yang buruk. “Ini bukan bencana alam biasa. Ini bencana struktural. Ia lahir dari perizinan yang longgar, pengawasan yang lemah, dan keberpihakan yang terlalu besar pada investasi ekstraktif. Rakyat Tapanuli harus menyatakan bahwa keselamatan manusia jauh lebih penting daripada keuntungan segelintir orang,” katanya.
Sidang Rakyat dijadwalkan terbuka untuk publik dan live-streaming agar seluruh warga Tapanuli Raya dapat menyaksikan jalannya pemeriksaan dan kesaksian. “Ini momentum bersejarah. Pearaja akan menjadi ruang di mana rakyat menagih keadilan ekologis yang selama ini tertunda,” ujarnya.D-Red-06
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGE NEWS.
