Dalam kesempatan itu juga, Pemda Taput berharap KLHK juga membantu mendorong program Food Estate di Tapanuli Utara.
“Masyarakat juga senantiasa menjaga kondusifitas di daerahnya selama identifikasi dan verifikasi dari KLHK, serta proses penetapan Masyarakat Hukum Adat oleh Kementerian,” pinta Bupati Taput, Nikson Nababan.
Ia juga selalu senantiasa mendorong hal- hal yang dapat mengedepankan kepentingan masyarakat banyak khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara.
Sementara itu, Aliansi Gerakan Rakyat Gerak Tutup TPL yang menyampaikan aspirasinya ke Kantor KLHK, pada Jumat (26/11/2021) sore, mendapat hadangan dari aparat Kepolisian Polresta Jakarta Timur. Sebanyak 40 orang yang datang ke KLHK berkeinginan menyampaikan aspirasinya untuk beraudiensi dengan Ibu Menteri Siti Nurbaya , digelandang pihak kepolisian.
Atas tindakan dari aparat kepolisian itu, telah mencerminkan gambaran negera yang sangat represif terhadap masyarakat yang hendak bertemu Menteri LHK. D|yon|rel
