Jakarta-Mediadelegasi : Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih akan menjadi instrumen baru dalam penguatan ekonomi desa. Lebih dari itu, Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan mampu membantu mengendalikan dan menopang stabilisasi inflasi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Menurut Ferry, kehadiran Kopdes/Kel Merah Putih akan membuka saluran baru bagi pemerintah dalam upaya menstabilkan harga pangan. Koperasi ini akan menjadi lembaga ekonomi terdepan yang langsung menjadi kanal distribusi program-program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial atau subsidi kepada masyarakat.
“Ketika operasionalisasi koperasi desa/kelurahan ini berjalan, maka proses monitoring inflasi akan lebih detil dan komplit, dan intervensi pemerintah (untuk mengendalikan inflasi) bisa langsung,” kata Ferry dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Program Tiga Juta Rumah, di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin.
Ferry juga menekankan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih dapat berfungsi sebagai offtaker hasil produksi masyarakat, mulai dari sektor perkebunan, pertanian, hingga kerajinan. Produk-produk tersebut akan disimpan di dalam gudang yang dikelola oleh koperasi, untuk kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat saat terjadi gejolak harga.
Dengan demikian, Kopdes/Kel Merah Putih akan menjadi salah satu instrumen penting dalam mengendalikan dan menstabilkan harga. “Seperti gabah dari petani bisa dibeli oleh Koperasi kemudian disimpan di gudang. Ini juga dalam rangka untuk membantu menjaga stok dan mencegah lonjakan harga,” jelasnya.
Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat operasionalisasi dan pembangunan Kopdes Merah Putih, termasuk percepatan pembangunan sarana gerai dan gudang serta sarana fisik lainnya di tiap Kopdes/Kel Merah Putih. Ferry menekankan bahwa percepatan pembangunan fisik ini menjadi kunci operasional koperasi desa secara nasional, sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.
Targetnya, pada Maret 2026, seluruh aset fisik berupa gudang, gerai, dan sarana pendukung lainnya sudah terbangun dan siap dioperasikan. Untuk mencapai target tersebut, Ferry meminta dukungan dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Dukungan tersebut berupa bantuan dalam melakukan inventarisasi tanah yang akan digunakan sebagai tempat berdirinya gerai dan gudang. Ferry menyebutkan bahwa setiap harinya dibutuhkan pendataan tanah minimal 1.000 titik di daerah agar pembangunan dapat segera dilakukan.
“Setiap hari kita harus inventarisasi minimal 1.000 data tanah karena pada Rapat Kabinet Paripurna, Presiden menyampaikan target seluruh pembangunan fisik Koperasi Desa bisa selesai dan siap beroperasi pada Maret 2026,” kata Ferry.
Ferry mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2025, sebanyak 82.223 koperasi desa telah berstatus badan hukum dengan 1,12 juta anggota.
Dari jumlah tersebut, sekitar 68.603 koperasi sudah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), dan 18.049 di antaranya aktif memperbarui datanya, termasuk data terkait status kepemilikan gerai yang beroperasi.
