Menko PM Instruksikan Penggunaan Produk Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis, Dorong Ekonomi Masyarakat

- Penulis

Jumat, 7 November 2025 - 11:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Foto: Ist.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Foto: Ist.

Medan-Mediadelegasi: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar memberikan instruksi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sepenuhnya menggunakan barang dan bahan lokal. Instruksi ini disampaikan usai kunjungan dan dialog di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Kamis (6/11/2025).

“Sebagai pengawas BGN, saya minta BGN memastikan tidak ada satu barang pun yang impor, baik bahan pangan maupun peralatan dapur MBG. Semua harus mengandalkan produksi dalam negeri,” tegasnya dalam rilis yang diterima, Jumat (7/11/2025).

Cak Imin, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa langkah ini selaras dengan keinginan Presiden agar MBG mampu mendorong laju perekonomian masyarakat, selain menjadi gerakan pemenuhan gizi nasional.

Penggunaan bahan dan alat hasil produksi dalam negeri, menurut Gus Imin, akan menciptakan ekosistem perekonomian yang memberdayakan masyarakat. “Jadi supaya ekosistem ekonomi tumbuh, tahap kedua nanti, kalau sudah mulai stabil, jangan lagi menggunakan barang-barang di luar UMKM dan koperasi. Ini harapan saya,” ujarnya.

BACA JUGA:  Taksi Online Cipulir: Sopir Tegur Penumpang Mesum

Ia mencontohkan Koperasi di Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq yang telah mampu menjadi agregator petani dan UMKM produsen pangan lokal ke ekosistem MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Al-Ittifaq juga menjadi bukti bahwa program MBG bisa membentuk ekosistem rantai pasok yang memperkuat ekonomi lokal.

Selain itu, Menko Muhaimin menilai Al-Ittifaq sebagai bukti transformasi pesantren yang tak hanya menjadi lembaga pendidikan tetapi turut menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. “Menjadi pelajaran bahwa kalau ekosistemnya benar maka akan tumbuh pelaku-pelaku ekonomi yang baik. Karena itu saya sangat bahagia dan mendukung penuh. Makanya Al-Ittifaq saya tetapkan sebagai duta pemberdayaan masyarakat yang juga sebagai inspirator dan pusat pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.

Sepanjang setahun pelaksanaan MBG, tercatat 1,4 miliar porsi makanan telah dimasak dan dibagikan dari 12.508 SPPG untuk 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini juga berhasil menciptakan 625,4 ribu lapangan kerja baru dari dapur SPPG.

Selain itu, 18.895 UMKM, koperasi, dan BUMDEs telah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi MBG, menunjukkan dampak positif program ini terhadap perekonomian lokal.

BACA JUGA:  Evaluasi Menyeluruh, KSP Ungkap Pemicu Keracunan MBG

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menko Muhaimin sebagai Wakil Ketua II Tim Koordinasi MBG dengan salah satu tugas utama memastikan program tersebut berjalan lancar dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Instruksi Menko PM ini diharapkan dapat memperkuat implementasi program MBG dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi perekonomian masyarakat, khususnya UMKM dan koperasi.

Dengan penggunaan produk lokal, program MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi penerima, tetapi juga memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Pemerintah berharap program MBG dapat menjadi contoh bagi program-program lainnya dalam hal penggunaan produk lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

MK Kabulkan Penarikan Perkara Uji UU Polri, Kedudukan Polri Tetap di Bawah Presiden
Dugaan Korupsi KIP Kuliah di LLDIKTI Wilayah I Kian Menguat, Desakan Audit dan Penegakan Hukum Menggema Hingga Pusat
Kasus Hanania Group: 620 Korban Baru Lapor ke Polda Metro Jaya, Total Kerugian Capai Rp35 Miliar
Mahkamah Agung Ajukan Tambahan Anggaran Rp 10,3 Triliun Tahun 2027, Sebagian Besar untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Peradilan
Presiden Prabowo Panggil Menteri Kabinet, Terima Laporan Hasil Kunjungan Kerja Luar Negeri dan Perkembangan Investasi
BGN Bantah Hoaks Atas Nama Kepala Lembaga: Tak Ada Pembagian Keuntungan MBG ke Presiden
Perkuat Kemitraan Strategis, Prabowo Terima Kunjungan Menhan Jepang di Kertanegara
KPK Dalami Aliran Dana Korupsi Gedung Pemkab Lamongan, Periksa Pejabat PT Brantas Abipraya
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 15:31 WIB

MK Kabulkan Penarikan Perkara Uji UU Polri, Kedudukan Polri Tetap di Bawah Presiden

Rabu, 17 Juni 2026 - 12:10 WIB

Dugaan Korupsi KIP Kuliah di LLDIKTI Wilayah I Kian Menguat, Desakan Audit dan Penegakan Hukum Menggema Hingga Pusat

Rabu, 17 Juni 2026 - 11:40 WIB

Kasus Hanania Group: 620 Korban Baru Lapor ke Polda Metro Jaya, Total Kerugian Capai Rp35 Miliar

Senin, 15 Juni 2026 - 12:06 WIB

Mahkamah Agung Ajukan Tambahan Anggaran Rp 10,3 Triliun Tahun 2027, Sebagian Besar untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Peradilan

Senin, 15 Juni 2026 - 11:46 WIB

Presiden Prabowo Panggil Menteri Kabinet, Terima Laporan Hasil Kunjungan Kerja Luar Negeri dan Perkembangan Investasi

Berita Terbaru