Jakarta-Mediadelegasi : Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus berupaya mempercepat dan memperluas konektivitas 5G di Indonesia. Setelah sukses menyelesaikan lelang frekuensi 1,4 GHz, Komdigi kini menargetkan untuk membuka lelang pita frekuensi 2,6 GHz pada akhir tahun 2025.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa lelang frekuensi 2,6 GHz merupakan langkah strategis untuk memperkuat jaringan 5G di Indonesia. Saat ini, cakupan jaringan seluler generasi kelima tersebut baru mencapai 10% sejak pertama kali dihadirkan pada pertengahan Mei 2021.
“Mudah-mudahan untuk kejar akhir tahun ini, kita juga akan melakukan lelang dari 2,6 GHz untuk pembangunan 5G,” kata Meutya dalam acara FEKDI x IFSE 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).
Meskipun seleksi frekuensi tersebut ditargetkan digelar pada akhir tahun ini, Komdigi memperkirakan prosesnya baru akan rampung pada tahun depan. Setelah proses lelang selesai, pembangunan jaringan 5G melalui frekuensi 2,6 GHz diharapkan dapat segera dimulai.
“Kalau lancar, (lelang frekuensi 2,6 GHz) tahun depan selesai dan pembangunannya juga sudah mulai dirasakan tahun depan,” ujar Meutya.
Pita frekuensi radio 2,6 GHz merupakan salah satu pita mid-band yang memiliki keunggulan kapasitas dengan bandwidth yang tersedia sebesar 190 MHz. Spektrum dengan moda Time Division Duplex (TDD) ini diketahui memiliki ekosistem perangkat 4G dan 5G terbanyak kedua secara global.
Komdigi meyakini bahwa dengan dilepasnya frekuensi 2,6 GHz, kualitas mobile broadband di Indonesia akan meningkat secara signifikan, sehingga memberikan pengalaman internet yang lebih baik bagi masyarakat.
Selain fokus pada pengembangan jaringan 5G, Komdigi juga terus berupaya memperluas akses internet rumah dengan harga terjangkau. Hal ini diwujudkan melalui proses lelang frekuensi 1,4 GHz yang baru saja diselesaikan, yang diperuntukkan bagi layanan jaringan akses nirkabel pita lebar (fixed broadband).
Meutya menjelaskan bahwa percepatan-percepatan di sektor telekomunikasi akan terus dilakukan pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo, mengingat administrasi, paperwork, dan persiapan telah dilakukan dengan baik pada tahun pertama.
