Prasetyo menambahkan bahwa rencana pembangunan tanggul laut ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 1990-an. Namun, kebutuhan mendesak akibat penurunan muka tanah yang terus terjadi setiap tahunnya dan ancaman banjir rob yang meluas mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan proyek ini.
“Kurang lebih berdasarkan data, hampir 20 juta warga yang tinggal di pesisir pantai utara. Nah, ini kan harus ada penanganan,” kata Prasetyo, menggambarkan skala populasi yang terancam dan mendasari urgensi pembentukan badan otorita.
Pembentukan badan otorita ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola proyek berskala masif. Dengan adanya satu badan khusus, diharapkan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait bisa lebih optimal, sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi yang berarti.
Dalam strukturnya, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa diketuai oleh Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan. Ia didampingi oleh dua wakil ketua, yaitu Darwin Trisna Djadawinata dan Suhajar Diantoro. Penunjukan figur-figur ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menempatkan individu-individu yang kompeten di posisi strategis.
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap proyek giant sea wall dapat segera terwujud. Kombinasi antara undangan investasi yang terbuka dan pembentukan badan otorita khusus menjadi fondasi kuat untuk merealisasikan proyek ambisius ini, sekaligus menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mengatasi tantangan lingkungan dan ekonomi di Pantai Utara Jawa. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
