Reza juga menekankan perlunya fairness dalam akses ke barang bukti. Hakim harus memberikan kesempatan yang setara kepada terdakwa untuk melakukan uji ilmiah terhadap objek perkara, sehingga hakim memiliki dua versi uji ilmiah untuk dipertimbangkan sebelum membuat putusan.
“Praktik fairness ini penting untuk memastikan bahwa kebenaran tidak hanya berada di tangan polisi atau penyidik,” ujar Reza. “Segala benda yang dihadirkan di persidangan, termasuk hasil uji forensik oleh polisi, harus dibuka untuk diuji oleh semua pihak yang beperkara.”
Reza juga mengusulkan mekanisme blue ribbon jury sebagai inovasi yudisial. Mekanisme ini melibatkan penugasan hakim khusus yang benar-benar cakap untuk memahami, mengkritik, dan menyintesis perspektif saintifik di ruang sidang.
“Dengan mekanisme ini, kita dapat memastikan bahwa perkara yang melibatkan bobot keilmuan lintas disiplin yang pelik ditangani oleh hakim yang kompeten,” pungkas Reza.
Reza berharap, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika ilmiah dan fairness dalam proses peradilan. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGE NEWS.
