Selain KKN, Romo Magnis khawatir terjadi perubahan dari prinsip rule of law menjadi rule by law. Dalam pengertiannya, rule by law memandang bahwa pemerintah berada di atas hukum itu sendiri sehingga mereka dapat semena-mena.
Dampaknya, suara-suara dari masyarakat tidak lagi didengar, padahal partai-partai itu bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Sekarang misalnya, kita masih punya (waktu) beberapa bulan tapi mereka cepat-cepat memasukkan (draft) Undang-Undang yang sebetulnya masih problematik dan tidak dibicarakan, itu tidak beres,” ucapnya.
Jika kondisi itu terus dilakukan, maka demokrasi di Indonesia akan habis. Lalu, praktik KKN terus merajalela. “Itu berarti demokrasi menurut saya akan habis. Kalau suatu pemerintah didukung oleh hampir seluruh partai, lalu eksekutif berarti bisa berbuat apa saja,” kata dia.D|Red
