Massa Buruh Datangi Kantor Gubernur Sumut Tuntut Upah Layak

Kamis, 1 Mei 2025 - 17:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ratusan massa buruh menggelar unjuk rasa damai bersamaan dengan puncak peringatan Hari Buruh 2025, di depan  kantor gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Kamis (1/5).  Foto: Budi

Ratusan massa buruh menggelar unjuk rasa damai bersamaan dengan puncak peringatan Hari Buruh 2025, di depan kantor gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Kamis (1/5). Foto: Budi

Medan-Mediadelegasi: Ratusan massa yang tergabung dalam  Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara (Sumut) mendatangi kantor gubernur Sumut  untuk menuntut upah layak.

Aksi damai  di depan gerbang utama kantor gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan tersebut digelar bersamaan dengan puncak peringatan Hari Buruh atau Mayday 2025, Kamis  (1/5).

Massa Partai Buruh dan FSPMI Sumut tersebut selain berasal dari Kota Medan, juga datang dari Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

Selain menuntut upah sesuai kebutuhan hidup layak (KHL),  massa buruh melalui beberapa aktivis serikat buruh dalam orasinya  juga mendesak Gubernur Sumut Bobby Nasution  agar merealisasikan program rumah murah layak huni bagi para buruh dan pekerja di sektor informal.

BACA JUGA:  Togap Simangunsong Resmi Jabat Sekdaprov Sumut

“Masih banyak buruh dan pekerja di daerah ini belum memiliki rumah dan hanya mengandalkan upah di bawah nilai kebutuhan hidup layak atau KHL,”  kata Ketua Exco Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo.

Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Sumut sebelum menetapkan upah minimum, menurut Willy, seharusnya menghitung KHL buruh dan pekerja secara cermat dan bijaksana.

Dikatakannya,  kebutuhan hidup layak bagi kaum buruh harus menjangkau aspek sandang, pangan, papan dan akses sosial  lainnya.

“Seharusnya, Pemerintah dalam menetapkan upah bukan berdasarkan rumus inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja, tapi harusnya yang dihitung kebutuhan hidup layak kaum buruh meliputi, sandang, pangan, papan dan akses sosial buruh lainnya,” ucap  Willy.

Ditambahkannya, upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerah di Sumut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain.

BACA JUGA:  Polri Usut Teror Kepala Babi di Kantor Tempo

“Kalau daerah lain UMK sudah 5 jutaan rupiah, tetapi di Sumatera Utara masih berada di kisaran 3,2 juta, rupiah, ” paparnya.

Pada kesempatan itu, Willy menegaskan bahwa pihaknya tidak sependapat jika  Hari Buruh diperingati  dalam bentuk  seremonial saja, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan buruh kedepan.

Selain menggelar orasi,  massa buruh juga terlihat turut menggelar sejumlah poster dan membawa bendera serikat pekerja mereka.

Selama aksi unjuk rasa damai berlangsung tidak ada satupun pejabat  Pemprov Sumut yang datang menerima massa buruh tersebut. D|Red

Baca  artikel menarik lainnya dari mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Desak Rudy RZ Dipindah ke Nusakambangan, DPW FPM Sumut Akan Gelar Aksi di Ditjenpas
Nobar di Kesawan, Kursi untuk Wali Kota, Aspal untuk Warga Jadi Sorotan Publik
Farid Wajdi: Wakil Rakyat Tak Boleh Antikritik, Demokrasi Hidup dari Pengawasan Publik
5 Zodiak Paling Hoki 29 Juni 2026: Karier Melesat, Keuangan Makin Menggembirakan
Anggota DPR RI Turun Tangan Atasi Polemik Universitas Darma Agung: LLDIKTI Jangan Tunduk ke Yayasan
Oknum Polisi Nekat Tabrak Mobil Warga di Medan, Diduga Dipicu Cemburu Asmara
Berhasil Diburu Sejak Sebulan Lebih, Begal yang Masuk DPO Akhirnya Ditangkap di Minimarket
Usai Penjelasan Pemko, Anggaran Air Mineral Rp1,1 Miliar Masih Diperdebatkan
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:08 WIB

Desak Rudy RZ Dipindah ke Nusakambangan, DPW FPM Sumut Akan Gelar Aksi di Ditjenpas

Senin, 29 Juni 2026 - 11:04 WIB

Nobar di Kesawan, Kursi untuk Wali Kota, Aspal untuk Warga Jadi Sorotan Publik

Senin, 29 Juni 2026 - 10:55 WIB

Farid Wajdi: Wakil Rakyat Tak Boleh Antikritik, Demokrasi Hidup dari Pengawasan Publik

Senin, 29 Juni 2026 - 10:43 WIB

5 Zodiak Paling Hoki 29 Juni 2026: Karier Melesat, Keuangan Makin Menggembirakan

Minggu, 28 Juni 2026 - 16:47 WIB

Anggota DPR RI Turun Tangan Atasi Polemik Universitas Darma Agung: LLDIKTI Jangan Tunduk ke Yayasan

Berita Terbaru

Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK. (Foto:Ist)

Jakarta

Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK

Jumat, 3 Jul 2026 - 09:17 WIB