Medan-Mediadelegasi : Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menetapkan mantan Direktur PTPN II, Irwan Parangin Angin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli aset milik PTPN I Regional 1 kepada PT Ciputra Land dengan sistem kerja sama operasional.
Penetapan tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan menemukan bukti permulaan yang cukup dari sekurang-kurangnya dua alat bukti.
“Tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan,” kata sumber dari Kejati Sumut, Sabtu (8/11/2025). Irwan langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam proses jual beli aset milik PTPN I Regional 1 kepada PT Ciputra Land. Irwan diduga berperan menginbrengkan aset ke PT Nusa Dua Propertindo (NDP) tanpa persetujuan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan.
Inbreng merupakan penyertaan modal dalam perusahaan dalam bentuk aset selain uang tunai. Dalam kasus ini, aset yang diinbrengkan adalah lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN II.
Kejati Sumut menduga, tindakan Irwan tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan menyebabkan kerugian negara.
“Perbuatan IP selaku Direktur PTPN II tahun 2020-2023 menginbrengkan asetnya berupa lahan HGU kepada PT NDP tanpa persetujuan pemerintah Cq Menteri Keuangan,” ujar sumber tersebut.
Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian dalam proses jual beli aset, yaitu 20 persen lahan yang sudah diubah dari HGU ke HGB (Hak Guna Bangunan).
Irwan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sementara Pasal 3 mengatur tentang penyalahgunaan wewenang yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Penetapan Irwan sebagai tersangka menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan pejabat BUMN. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam upaya memberantas korupsi di sektor BUMN.
Kejati Sumut diharapkan dapat mengusut tuntas kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat ke pengadilan. Kasus ini juga menjadi peringatan bagi para pejabat BUMN untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan demi kepentingan pribadi atau kelompok. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
