Tulungagung-Mediadelegasi: Sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (10/4/2026) malam, mengguncang Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Operasi senyap ini berhasil mengamankan 16 orang, termasuk Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.
Penyitaan Uang Tunai Terkait Bupati Tulungagung
Tim penindakan KPK tidak hanya mengamankan para terduga, tetapi juga menyita sejumlah barang bukti yang signifikan. Uang tunai senilai ratusan juta rupiah berhasil disita dari lokasi operasi, menambah daftar barang bukti yang memberatkan para tersangka.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, secara pribadi membenarkan adanya penyitaan uang dalam operasi penindakan yang menjerat orang nomor satu di Tulungagung tersebut. Konfirmasi ini disampaikan pada Sabtu (11/4/2026) pagi, memberikan sedikit gambaran mengenai temuan tim KPK.
“Ada uang ratusan juta rupiah,” ujar Fitroh singkat, mengonfirmasi temuan barang bukti dari operasi yang berlangsung menegangkan tersebut. Pernyataan ini memperkuat dugaan adanya praktik korupsi yang sedang diselidiki.
Penangkapan pucuk pimpinan Pemerintah Kabupaten Tulungagung ini sebelumnya juga telah dibenarkan oleh Fitroh pada Jumat malam. Namun, detail mengenai kronologi penangkapan masih minim.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/satgas-pkh-setor-belasan-triliun-rupiah/
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, turut memberikan keterangan mengenai jumlah orang yang diamankan. Ia menjelaskan bahwa total terdapat belasan pihak yang berhasil diamankan oleh tim penyidik di lapangan.
“Benar, malam ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur. Di mana tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung,” kata Budi dalam keterangannya, membenarkan informasi yang beredar.
Foto-foto personel KPK yang tiba di Mapolres Tulungagung membawa pejabat dan dokumen dalam operasi tangkap tangan tersebut beredar luas, menambah kesan seriusnya penanganan kasus ini. Keberadaan mobil personel KPK di Mapolres Tulungagung menjadi saksi bisu dimulainya proses hukum lebih lanjut.
Hingga kini, KPK masih belum membeberkan secara resmi dan spesifik mengenai konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat sang bupati beserta 15 orang lainnya. Penyelidikan mendalam masih terus dilakukan untuk mengungkap seluruh rangkaian kasus ini.
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lembaga antirasuah memiliki batas waktu 1×24 jam. Waktu ini krusial untuk melakukan pemeriksaan intensif guna menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam rangkaian OTT tersebut.
Proses pemeriksaan intensif ini akan menjadi penentu langkah selanjutnya bagi KPK dalam menetapkan tersangka dan mendalami modus operandi dugaan korupsi yang terjadi.
Masyarakat Tulungagung menanti perkembangan lebih lanjut dari kasus ini, berharap keadilan dapat ditegakkan dan praktik korupsi dapat diberantas hingga ke akar-akarnya. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
