Medan-Mediadelegasi: Ratusan pengemudi ojek online dari berbagai platform menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, pada Selasa (7/7/2026). Aksi yang diberi nama “Aksi 707” ini menjadi bentuk kekecewaan mendalam atas lambatnya realisasi janji pemerintah terkait pembatasan potongan komisi aplikasi.
Massa yang hadir berasal dari lintas aplikator besar, meliputi Grab, Gojek, ShopeeFood, Maxim, hingga InDrive. Mereka berkumpul sejak pagi hari dan membawa spanduk serta poster yang berisi tuntutan tegas agar kebijakan yang telah disepakati segera diberlakukan secara menyeluruh tanpa pengecualian.
Dalam orasinya, perwakilan pengemudi menyatakan bahwa hingga awal Juli 2026 ini, janji pemerintah untuk membatasi potongan komisi maksimal 8 persen belum dirasakan dampaknya secara nyata di lapangan. Para pengemudi mengaku telah menanti lama agar pendapatan mereka bisa membaik seiring diterapkannya aturan tersebut.
Sebenarnya, rencana pembatasan potongan ini sempat disambut antusias oleh seluruh mitra pengemudi. Mereka berharap aturan ini bisa menjadi solusi atas beban biaya operasional yang terus meningkat, sementara penghasilan yang diterima justru cenderung tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan setiap harinya.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi yang sangat berbeda. Penyesuaian yang terjadi saat ini dinilai masih sangat terbatas dan belum menyentuh seluruh lini layanan yang tersedia di dalam aplikasi. Hal ini menimbulkan ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh para pengemudi setiap harinya.
Para pengunjuk rasa menjelaskan, hingga saat ini kebijakan potongan 8 persen baru berlaku sebatas pada layanan angkutan penumpang saja. Sementara untuk layanan yang menjadi tumpuan utama pendapatan, seperti pengantaran makanan dan pengiriman barang, aplikator masih menerapkan potongan komisi yang terbilang sangat tinggi.
Perbedaan perlakuan ini dinilai sangat merugikan dan menciptakan sistem yang tidak adil. Akibatnya, pendapatan pengemudi menjadi tidak menentu dan sering kali hanya cukup untuk menutupi biaya bensin serta perawatan kendaraan, tanpa menyisakan keuntungan yang layak untuk kebutuhan keluarga.
Oleh karena itu, dalam aksi ini mereka mendesak pemerintah segera menerbitkan regulasi yang tegas dan mengikat. Aturan tersebut harus mengatur seluruh jenis layanan secara seragam, sehingga tidak ada lagi pembedaan perlakuan yang hanya menguntungkan satu pihak saja.
“Kami meminta pemerintah segera membuat regulasi menyeluruh agar tidak ada perbedaan perlakuan antar-layanan dalam satu aplikasi,” tegas salah satu orator dari atas mobil komando yang menjadi pusat penyampaian aspirasi.
Selain soal potongan komisi, massa juga menyampaikan tujuh tuntutan utama lainnya. Di antaranya adalah penghapusan fitur “tarif hemat” dan sistem “tarif gabungan” yang dinilai memangkas pendapatan secara drastis, serta penetapan tarif dasar per kilometer yang lebih manusiawi dan transparan.
Para pengemudi juga meminta agar ditetapkan batas bawah dan batas atas tarif untuk layanan makanan dan barang. Hal ini bertujuan agar nilai tarif yang ditampilkan di aplikasi masuk akal, tidak terlalu murah hingga merugikan pengemudi, dan tetap terjangkau bagi konsumen.
Setelah berlangsung selama sekitar 30 menit, perwakilan anggota DPRD Sumut akhirnya menemui massa. Mereka berjanji akan menampung seluruh aspirasi dan meneruskannya ke lembaga legislatif pusat untuk ditindaklanjuti. Usai pertemuan itu, massa bergerak tertib melanjutkan aksi menuju Kantor Gubernur Sumatera Utara. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
