Namun persoalan ini sebenarnya tidak bisa berhenti pada level lembaga wilayah semata. Sebab secara struktural, pembinaan dan pengawasan LLDIKTI berada di bawah otoritas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Artinya, ketika muncul dugaan persoalan serius di tingkat wilayah yang menyangkut program strategis nasional, publik juga berhak menuntut langkah evaluasi menyeluruh dari kementerian.
Seorang pengamat kebijakan pendidikan yang enggan disebutkan namanya menilai, kasus seperti ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah pusat, “kalau dugaan ini benar, maka ini bukan sekadar masalah administratif di daerah. Ini menunjukkan ada celah dalam sistem pengawasan. Kementerian tidak bisa hanya menunggu proses hukum berjalan, tetapi harus melakukan audit dan evaluasi terbuka, namun, dari berita yang beredar seolah belum ada langkah gerak cepat evaluasi dari kementrian terkait, dan ini bisa memicu banyak pertanyaan dikalangan masyarakat” ujarnya.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap program bantuan pendidikan tidak boleh dibiarkan runtuh karena lemahnya respons institusional. “Program seperti KIP Kuliah adalah wajah negara dalam memastikan keadilan pendidikan. Kalau pengelolaannya dipertanyakan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya lembaga daerah, tetapi kredibilitas kebijakan nasional. Sampai pada dugaan projek abal-abal di LLDIKTI Wilayah 1 itu pun adalah Tindakan paling gegabah bagi dunia Pendidikan kita.” Ucapnya.
Sementara itu, hingga kini belum terlihat penjelasan resmi yang komprehensif mengenai duduk perkara dugaan yang beredar, termasuk apakah sudah ada pemeriksaan internal yang transparan terkhususnya dari Kementrian terkait. Kekosongan informasi inilah yang membuat spekulasi terus berkembang dan mendorong desakan agar aparat penegak hukum segera membuka proses penyelidikan secara terang.
Di tengah tekanan publik yang terus meningkat, isu dugaan penyelewengan dana KIP Kuliah dan proyek internal ini kini tidak lagi sekadar berita rutin. Ia telah berubah menjadi ujian besar bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan tinggi di Sumatera Utara—bahkan menjadi cermin bagi sistem pengawasan pendidikan nasional.
Jika benar tidak ada persoalan, maka keterbukaan adalah satu-satunya cara memulihkan kepercayaan publik. Namun jika dugaan ini terbukti, maka negara tidak boleh ragu untuk bertindak tegas. Lebih dari itu, kementerian terkait harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, memperbaiki sistem pengawasan, dan memastikan bahwa dana pendidikan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak dan jika perlu tindak setegas mungkin para oknum-oknum yang mencoba menciderai dunia Pendidikan Indonesia.
Sebab dana pendidikan bukan sekadar angka dalam laporan anggaran. Ia adalah harapan ribuan mahasiswa—dan negara tidak boleh membiarkan harapan itu dipertaruhkan oleh kelalaian, apalagi oleh kepentingan pribadi. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
