Jakarta-Mediadelegasi: Ketegangan terjadi di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026), ketika rombongan massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) tertahan dan bersitegang dengan aparat kepolisian. Mereka berniat bergerak menuju titik aksi utama yang telah ditetapkan, yaitu Bundaran Hotel Indonesia (HI), namun pergerakan tersebut dihalangi dan jalan akses ditutup rapat oleh pihak keamanan.
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menceritakan perjalanan rombongan yang berangkat dari kampus UI Depok. Rombongan melewati jalur Lenteng Agung, berbelok ke arah Pancoran, hingga tiba di depan wilayah Polda Metro Jaya dan kawasan Semanggi. Rute seharusnya bisa berbelok kiri menuju jalan layang atau bawah menuju Jalan Sudirman, namun akses tersebut sudah ditutup total oleh aparat.
“Kemudian di depan Polda Metro Jaya, Semanggi, harusnya kan kita belok kiri ambil bawah ke arah Sudirman, tapi jalan ditutup,” ungkap Anandaku saat dihubungi awak media, menjelaskan bahwa hambatan ini terjadi tepat saat mereka hendak masuk ke jantung kota Jakarta untuk menyampaikan aspirasi.
Pihak mahasiswa mengaku telah memenuhi seluruh prosedur administrasi dan kewajiban pemberitahuan sesuai peraturan perundang-undangan. Surat pemberitahuan telah disampaikan, dan rencana lokasi serta waktu aksi juga sudah dipublikasikan secara luas melalui media sosial agar diketahui publik maupun pihak berwenang. Namun, upaya komunikasi tersebut seolah tidak diindahkan.
“Kita sudah coba menyampaikan bahwasanya kita sudah memberikan surat pemberitahuan aksi, pun juga kami sudah mempublikasikan di media sosial semua terkait dengan titik aksi dan sebagainya, tapi kita dipaksa pindah ke depan gedung DPR/MPR,” keluhnya, menolak usulan pengalihan lokasi yang ditawarkan kepolisian.
Situasi semakin memanas saat aparat kepolisian tidak memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai alasan penutupan jalan tersebut. Pihak mahasiswa berulang kali meminta agar akses dibuka dan mereka diizinkan melintas, namun permintaan itu tidak mendapatkan respons positif. Akibat ketegangan yang memuncak, terjadilah insiden saling dorong antara massa dan petugas.
“Sempat (bersitegang). Kita sempat minta dibukain jalannya, tapi dari polisi sama sekali nggak mau memberikan jalan dan bahkan sempat terjadi dorong-dorongan juga,” jelas Anandaku, menggambarkan suasana mencekam yang sempat terjadi di lokasi penahanan massa tersebut.
Meski telah dihalangi dan ditawari lokasi alternatif, Anandaku menegaskan sikap tegas dari seluruh elemen massa aksi. Mereka tidak akan mengubah rencana dan tetap bersikeras menyampaikan aspirasi tepat di kawasan Bundaran HI, karena lokasi itu memiliki makna tersendiri dan sudah disepakati bersama dalam konsolidasi.
“Dia menegaskan massa aksi tetap akan menyampaikan aspirasi di kawasan Bundaran HI. Sebab, lokasi tersebut merupakan kesepakatan bersama massa aksi. Sejauh ini sepakat bahwasanya kami tidak akan memindahkan titik aksi,” tegasnya.
Alasan pemilihan Bundaran HI bukan tanpa makna. Menurut Anandaku, lokasi itu dipilih sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Republik Indonesia. Pemerintahan dan lembaga legislatif dinilai sudah tidak lagi peka dan peduli terhadap suara serta kepentingan rakyat banyak.
“Karena pemilihan titik aksi di Bundaran HI sudah didasarkan pada kekecewaan kami kepada DPR dan presiden yang pada dasarnya sudah tidak pernah peduli pada rakyat sendiri,” tambahnya. Sebanyak 700 mahasiswa yang datang menggunakan 14 unit bus ini siap bertahan demi menyuarakan kritik tersebut.
Sementara itu, Juru Bicara Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan pandangan berbeda. Ia menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan tim intelijen untuk mengarahkan massa ke lokasi lain. Alternatif yang disiapkan adalah kawasan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat atau di depan kompleks gedung DPR/MPR.
“Kami juga dari Direktorat Intelijen sudah berkomunikasi untuk mengalihkan titik tadi di Bundaran HI bisa di sekitar Patung Kuda ataupun di depan DPR/MPR,” ujar Budi. Ia menegaskan bahwa Bundaran HI secara fungsi bukan tempat untuk unjuk rasa, melainkan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis, sehingga harus dijaga ketertibannya agar tidak mengganggu kepentingan umum lainnya. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS
